Menteri ESDM Jadi 'Incaran', SBY Harus Hati-hati Lakukan Reshuffle

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu cermat dan hati-hati jika ingin me-reshuffle para menteri-menterinya, khususnya Menteri yang memegang Kementerian strategis, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Banyak kepentingan politik menanti di kementerian 'basah' itu.

Satya W Yudha, selaku salah satu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar mengatakan supaya SBY harus concern kepada Kementerian-kementerian teknis dan strategis jika ingin Menterinya di-reshuffle. Karena menurutnya banyak sekali kepentingan politik yang menanti di tempat-tempat itu.

"Saya concern untuk Kementerian teknis seperti ESDM, itu sebaiknya Presiden SBY harus mempertimbangkan secara hati-hati karena itu bisa pengaruhi iklim investasi. Jangan sampai ada ketidaktenangan dalam berinvestasi bagi investor atas permasalahan reshuffle ini," ungkap Hatta kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (22/9/2011)

Satya menekankan perlunya kehati-hatian dalam memperlakukan Kementerian teknis. Meski Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa-siapa Menterinya, namun jangan sampai dijanjikan bagi suatu kelompok atau partai tertentu.

"Jangan Kementerian teknis dijanjikan untuk kepentingan kelompok. Banyak kelompok-kelompok tertentu yang menjagokan kepentingan masing-masing," ungkapnya.

"Sekarang ini setiap kelompok menjagokan jagoannya untuk merebut departemen teknis, salah satunya ESDM. Makanya kita minta pemerintah betul-betul, atau Presiden dalam menggunakan hak prerogatif yang kita hormati. Kepada departemen yang syarat dengan kepentingan bisnis dan investasi harus dicermati. Sekarang kan kita tengarai, banyak kelompok-kelompok interest business yang bekerja untuk itu, itu harus diwaspadai," cemasnya.

Dirinya juga menilai, jikalau memang akan dilakukan reshuffle pada beberapa Menteri di kabinet pimpinan SBY, sebaiknya diambil orang yang profesional namun juga berada dalam partai politik.

Menurutnya, jika seperti itu, maka pengawasannya akan bisa diawasi lebih mudah. Karena akan terlihat apakah orang tersebut lebih condong mendahului kepentingan partainya apa kepada negara.

"Kalau Menteri diambil dari profesional dan dia juga merupakan orang partai politik, maka warnanya jelas. Jadi kita bisa mengukur dan mengawasinya secara bersama kalau dia menyalahi kewenangannya," tutur Satya.

"Justru, kalau profesional yang murni saja tanpa basis partai politik, itu malah mudah ditungganggi oleh kepentingan banyak pihak. Akan sulit sekali menjaga independensinya," timpalnya.

Seseorang Menteri atau pejabat apapun yang profesional dan juga berada di bawah sebuah partai akan dapat diawasi kinerjanya dan bisa diambil tindakan cepat jika seseorang itu menyalahi posisinya.

"Jadi ini terbalik dengan persepsi masyarakat, kalau masyarakat kan menganggap partai politik itu tidak objektif. Tapi masyarakat lupa kalau parpol mudah sekali kita ketahui, misalnya orang dari partai A, kita akan mudah ukur apakah dia bekerja untuk negara atau untuk kepentingan patainya," jelas Satya sekali lagi.

"Seperti Presiden, kan dia dari Parpol dan kita bisa nilai dengan mudah apakah dia kerja untuk negara atau untuk partainya," tanggapnya.

Satya khawatir, jika seseorang yang profesional 'murni' mengisi sebuah posisi jabatan tertentu di pemerintaj, ke depannya bisa saja dirinya bermain ke banyak partai politik dan menguras uang negara karena harus danai banyak kepentingan.

"Maka itu, opini ini harus diluruskan, kalau wakil dari partai politik itu kan bisa diawasi, kalau terjadi penyimpangan bisa diambil tindakkan," imbuhnya.

(nrs/qom)