Pendapatan 60% Orang Indonesia Rp 7,5 Juta/Bulan, Tapi...

Pendapatan 60% Orang Indonesia Rp 7,5 Juta/Bulan, Tapi...

- detikFinance
Kamis, 22 Sep 2011 17:26 WIB
Pendapatan 60% Orang Indonesia Rp 7,5 Juta/Bulan, Tapi...
Jakarta - Diperkirakan pendapatan 60% masyarakat Indonesia bakal menembus Rp 7,5 juta per bulan. Tetapi angka ini baru akan tercapai di tahun 2020 atau sembilan tahun lagi.

Hatta menyebutkan berdasarkan analisis Jepang pada tahun 2015, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia akan memiliki berpendapatan US$ 3.000 per tahun atau sekitar Rp 2,25 juta per bulan (kurs Rp 9000/US$).

"Ada analisis dari Jepang yang menyebutkan penduduk Indonesia pada 2015 ke atas nanti itu lebih dari 100 juta berpendapatan diatas US$ 3.000 per tahun," ujarnya saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (22/9/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, lanjut Hatta, lembaga riset asal Inggris, Euromonitor, menyatakan pada tahun 2020, pendapatan sekitar 60 persen penduduk Indonesia mencapai Rp 7,5 juta per bulan atau US$ 10.000 per tahun.

"Pada 2020 diperkirakan Euromonitor, penduduk yang berpendapatan US$ 6.000 sampai US$ 10.000 itu 60-an % atau ada sekitar 8-9 juta rakyat Indonesia yang naik kelas menengah," paparnya.

Melihat kondisi tersebut, Hatta menilai pertumbuhan kelas menengah masyarakat Indonesia sangat cepat. Hal ini bisa digunakan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, yaitu dengan meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Mereka memerlukan belanja, mereka memerlukan it's one need, basic need, harus memenuhinya. Artinya Indoneisa harus memanfaatkan dan efisiensi tata perdangangan dalam negeri kalau terjadi perlambatan pada pertumbuhan AS-Eropa, yang kena duluan China dan India, lalu ekspor kita terganggu, maka Indonesia harus memanfaat kan pasar domestiknya," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Hatta, pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan investasi di tanah air sehingga industri manufaktur dalam negeri terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta luar negeri.

"Kita jaga tata niaga agar antar pulau disparitas perdagangan antar pulau terkendali, jangan ada gubernur dan bupati yang memungut biaya-biaya perdagangan dan sebagainya. Kalau itu efisien, maka saya yakin mesin-mesin produksi kita manufaktur kita akan tetap bekerja walaupun ekspor di negara-negara tertentu terganggu di samping diversikasi usaha kita untuk ekspor," tandasnya.

(nia/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads