.webp)
Ketua Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII) Said Didu mengatakan, tak mungkin pemerintah menggunakan APBN 2011 jika Banggar tak mau membahas dan menyetuji RAPBN 2012. Karena tak mungkin program atau proyek yang sama dikerjakan lagi.
"Menurut saya APBN 2012 harus dibahas sebagai kewajiban DPR dalam pelaksanaan hak bujet DPR dan ke depan DPR cukup menandatangani satuan 2 yang memuat anggaran sektor dan sub sektor bukan satuan 3," kata Said menjawab detikFinance menanggapi terancamnya kenaikan gaji PNS jika RAPBN 2012 tidak dibahas DPR, Sabtu (24/9/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan demikian maka tuduhan ke DPR sebagai mafia anggaran tidak terjadi lagi serta DPR memiliki kekuatan yang besar dalam pelaksanaan pengawasan ke Pemerintah. Namun pemerintah juga harus bermain bersih dan obyektif," tegas Said.
Memang banyak program dan proyek yang akan dilaksanakan pemerintah di 2012. Namun semua ini bisa terancam jika RAPBN 2012 tidak disahkan gara-gara Banggar DPR mogok akibat penyelidikan KPK terkait praktik mafia anggaran.
Salah satu program yang akan dilakukan adalah kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebanyak 10% di tahun 2012. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ketiga belas.
Selain bagi para abdi rakyat, pemerintah juga akan melanjutkan program PNPM Mandiri dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,1 triliun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Anggaran itu, direncanakan antara lain untuk program PNPM perdesaan sebesar Rp 9,6 triliun dengan sasaran 5.020 kecamatan, program PNPM perkotaan sebesar Rp 2 triliun dengan sasaran 10.948 kelurahan, serta program PNPM daerah tertinggal dan khusus sebesar Rp 42,3 miliar dengan sasaran 85 kabupaten dan kota.
(dnl/dnl)
