Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 28 Sep 2011 11:56 WIB

Cuma Nikmati Royalti Emas Freeport 1%, Pemerintah Harus 'Keras'

- detikFinance
Jakarta - Sejak mulai menambang tembaga dan emas di Papua pada 1967, PT Freeport Indonesia hanya memberikan bagian royalti sebesar 1% kepada pemerintah Indonesia. Sekarang saatnya pemerintah tegas untuk meminta bagian yang lebih besar.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, sudah terlalu lama Indonesia mendapatkan royalti yang kurang adil. Waktunya pemerintah berani maju untuk melakukan renegosiasi.

"Kita terus memantau soal renegosiasi kontrak tambang termasuk Freeport dengan Dirjen Minerba (Kementerian ESDM). Mengenai royalti ini memang harus disesuaikan karena terlalu lama kita dapat royalti yang kurang adil," tegas Dito kepada detikFinance, Rabu (28/9/2011).

Selain masalah royalti yang kelewatan kecil ini, Dito mengatakan pemerintah juga bakal meminta adanya aturan divestasi saham untuk Freeport seperti yang telah dilakukan oleh Newmont saat ini.

"Tapi negosiasi itu sedang berjalan. Kita minta pemerintah berusaha ekstra keras. Karena Freeport ini kan kepentingannya pemerintah dan rakyat," katanya.

Dito mengatakan sampai saat ini dalam kontrak karya pemerintah Indonesia dan Freeport sejak perpanjangan di 1991, nilai royalti yang didapat pemerintah cuma 1%. "Dulu kan dia belum ada emasnya jadi biasa kalau pemerintah meminta renegosiasi. Kita minta 3,75%," tegasnya.

Mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Kementerian ESDM, Simon Sembiring mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Dirjen Minerba ESDM Thamrin Sihite, renegosiasi saat ini masih terus dilakukan meski alot.

General Superintendent Corporate Communications PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait sebelumnya mengatakan, selama ini pihaknya telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga merasa kontrak karya yang sudah ada tidak perlu diutak-atik lagi.

"Kami yakin bahwa kontrak kami cukup adil bagi setiap pihak dan menghasilkan kontribusi cukup besar bagi pemerintah, jika dibanding dengan negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia," tutur Ramdani.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan, sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Ada beberapa kewajiban yang akan ditekankan pemerintah dalam kontrak baru pertambangan yaitu mulai dari pembagian royalti, kewajiban memproses di dalam negeri, perpanjangan/perluasan kontrak, aturan divestasi saham, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Simon menegaskan, renegosiasi kontrak karya yang akan dilakukan pemerintah sudah semestinya dilakukan. Freeport tidak bisa mengelak karena kini sudah ada Undang-Undang No.4 tahun 2003 tentang pertambangan yang baru, sehingga kontrak karya pun harus disesuaikan.

Seperti diketahui, kontrak karya Freeport ditandatangani pada tahun 1967 untuk masa 30 tahun terakhir. Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.

Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Dan pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis pada tahun 2041.

Dalam laporan keuangannya di 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pound. Kemudian Freeport juga menjual 1,8 juta ounces emas dengan harga rata-rata di 2010 US$ 1.271 per ounce. Di 2011, Freeport menargetkan penjualan 1 miliar pounds tembaga dan 1,3 juta ounces emas.




(dnl/qom)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed