Agus Marto Siap Datangi KPK

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum melihat adanya undangan panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi Agus menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan KPK.

Saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (29/9/2011), Agus mengatakan dirinya baru saja pulang dari AS untuk mengikuti pertemuan G20, IMF dan Bank Duni sehingga belum melihat undangan dari KPK.

"Kalau seandainya ada panggilan dari KPK karena saya juga baru datang hari ini, saya juga mau melihat dulu undangannya. Kalau seandainya ada undangan dari KPK, kami maupun jajaran Kemenkeu tentu akan memberikan kerjasama yang terbaik," tuturnya.

Agus mengatakan besok dirinya belum bisa memenuhi undangan KPK karena masih banyaknya agenda yang harus dihadiri. Ada undangan untuk rapat dengan Wakil Presiden dan juga besok adalah peluncuran program Sensus Pajak Nasional (SPN).

"Tapi pesannya menkeu dan jajaran siap memberikan kerjasama terbaik kepada KPK karena undangannya terkait masalah keuangan dan itu merupakan tupoksi dari Kemenkeu," tukasnya.

Sebelumnya, KPK berencana meminta keterangan Menkeu Agus Martowardoyo dan Menaker Muhaimin Iskandar terkait kasus korupsi di Kemnakertrans. KPK membutuhkan keterangan Agus dan Muhaimin guna mengetahui proses penyusunan anggaran di Badan Anggaran di DPR.

"Terkait dengan mekanisme di Banggar seperti apa, makanya kami mengundang," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di Universitas Trisakti, Tomang, Jakarta Barat, Rabu (28/9/2011).

Untuk Muhaimin, Busyro melanjutkan, tentunya baru diketahui benar atau tidak tudingan bahwa uang suap Rp 1,5 miliar dari Dharnawati itu untuk THR Ketum PKB itu.

"Substansinya setelah proses pemeriksaan akan dipertimbangkan, ada enggak unsur tindak pidana korupsinya," jelasnya.

KPK meminta Agus Marto memenuhi pemanggilan pada Jumat (30/9/2011), sedangkan Muhaimin pada Senin (3/10/2011).

Seperti diketahui, KPK pada Kamis (25/8) lalu, berhasil melakukan tangkap tangan tiga orang yang diduga melakukan serah terima uang terkait pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 kabupaten tahun 2011. Total nilainya Rp 500 miliar yang merupakan anggaran dari APBN-P tahun 2011.

Dharnawati yang diduga memberikan uang ditangkap di daerah Otto Iskandardinata (Otista), Jakarta Timur. Kemudian, INS (I Nyoman Suisanaya) yang merupakan Sesditjen P2KT pada Kemnakertrans ditangkap di Gedung A Kemnakertrans, Jalan Kalibata, Jakarta. Sedangkan, DI(Dadong Irbarelawan) Kabag Perencanaan dan Evaluasi tertangkap di Bandara.


(dnl/stv)