Banggar Jangan Asal-asalan Bahas RAPBN Rp 1.400 Triliun

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR diminta untuk tidak asal-asalan dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RABPN) tahun 2012. Dengan batas waktu yang 'mepet' tidak lagi ada alasan kepada salah satu alat kelengkapan DPR itu untuk segera memulai pembahasan RAPBN 2012 yang mencapai Rp 1.400 triliun lebih ini.

Apalagi, alasan menyatakan mogok membahas RAPBN 2012 karena pimpinanya diperiksa oleh KPK terkait isu mafia anggaran yang mencuat karena kasus Nazaruddin bukan alasan yang logis.

Demikian disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (2/10/2011).

"Tahun ini masa sidang terpotong liburan Idul Fitri. Jadi tanpa mogok pun waktu yang tersedia bagi Banggar untuk membahas RAPBN 2012 sudah tinggal 1,5 bulan. Sudah sangat mepet. Tahu mepet seperti itu kok masih mogok rapat," ungkapnya.

"Dengan waktu yang tidak cukup tersebut, sebaiknya Banggar menebus dosa kepada rakyat. Jangan asal-asalan dalam membahas anggaran, kalau perlu tiap hari lembur rapat. Jaga kualitas APBN agar sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pribadi orang atau kelompok," imbuh Wakil Ketua Umum PAN ini.

Dijelaskan Drajad, pembahasan RAPBN ni msh ditambah naiknya tingkat risiko krisis global, yang tentu harus dimitigasi dengan APBN yang memang tahan krisis dan bisa meminimalkan dampak krisis bagi Indonesia.

"Jadi tingkat kesulitan dalam penyusunan APBN 2012 lebih tinggi dibanding APBN 2011. DPR harus siapkan APBN yang memang bisa meminimalkan dampak krisis global. Mudah-mudahan dengan menebus dosa seperti itu, rakyat bisa memaafkan Banggar dan DPR," paparnya.

Dijelaskan Drajad, biasanya Banggar membahas RAPBN itu sekitar 2 bulan setelah RAPBN diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Pembahasan dimulai akhir Agustus atau paling telat awal September.

"Kadang-kadang bisa 2 bulan lebih. Rapatnya dikerjakan secara marathon. Selain itu rapat dilakukan paralel dengan membentuk 3 panja, panja asumsi makro yang membahas besaran-besaran makro dan postur agregat dari APBN, baik penerimaan, belanja maupun besarnya defisit dan pembiayaannya. Lalu panja belanja pusat, yang membahas anggaran belanja kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Terakhir adalah panja belanja daerah yg membahas dana-dana transfer ke daerah," papar Dia.

Dengan waktu 2 bulan tersebut, sambung Drajad, DPR harus sering lembur hingga dini hari dan berkali-kali konsinyering. Dan tidak jarang waktu 2 bulan tersebut tidak cukup, sehingga masa sidang DPR harus diperpanjang melalui keputusan Rapat Paripurna agar Banggar bisa menyelesaikan tugasnya.

"Dengan kondisi di atas saja, kualitas APBN yang dihasilkan masih sering tidak maksimal. Asumsi masih meleset, masih banyak pos belanja yang belum jelas, target penerimaan pajak terlalu tinggi sehingga harus diturunkan 5-8 persen dalam RAPBN Perubahan dan belanja negara masih boros dan tidak tepat sasaran, dan berbagai kelemahan lainnya," paparnya.

Seperti diketahui, Banggar DPR sebelumnya sempat menyatakan mogok membahas RAPBN 2012 karena pimpinanya diperiksa oleh KPK terkait isu mafia anggaran yang mencuat karena kasus Nazaruddin.


(dru/dru)