"Jadi begini ya, jangan bilang satu pejabat itu tidak kooperatif, tidak komunikatif, tidak memahami permasalahan, kalau tidak disetujui," ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (6/10/2011).
Menurut Agus Marto, belum rampungnya RUU BPJS tersebut karena belum mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu diperhatikan tiap bagian dalam draf RUU tersebut agar memenuhi nilai tersebut. Hal ini berguna agar undang-undang tersebut bisa bertahan lama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus Marto menilai jika undang-undang itu tidak sempurna dan terlalu sering direvisi, undang-undang tersebut belum mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kita itu banyak sekali loh undang-undang yang baru dibuat, disetujui, 2 tahun-4 tahun sudah direvisi lagi. Jadi itu bukan suatu pencerminan finalisasi UU yang menjunjung prinsip good governence. Saya kalau memang diberi amanat presiden untuk menyusun UU, ingin menjaga agar UU tersebut baik, Jadi itu yang saya mau katakan. Jadi jangan kemudian dikatakan pemerintah tidak kooperatif atau tidak profesional hanya karena satu klausul-klausul yang ingin dipaksakan tidak disetujui," paparnya.
Sebelumnya, ribuan demonstran melakukan aksi berjalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Mereka akan mendatangi Kemenkeu demi meminta pengesahan RUU BPJS.
Ribuan demonstran itu antara lain berasal dari SPSI dan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah spanduk dan poster. Dua polisi mengatur lalu lintas saat rombongan demonstran ini melintas. Sebelumnya, massa tersebut berunjuk rasa di depan Gedung Bursa Efek Indonesia.
(nia/dnl)
