Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menanggapi soal pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang mengatakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa ia siap bersedia menyediakan lahan berapapun dalam upaya memenuhi target surplus beras.
"Apabila yang mengatakan Ketua BPN, itu tidak akan menjadi masalah, namun jika yang mengatakan menteri kehutanan, ini menjadi pernyataan yang mengerikan karena berimplikasi pada dikorbankannya lahan Hutan," jelas Ma'mur dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (8/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program surplus beras sebaiknya pemerintah mencanangkannya sebagai program jangka pendek saja. Yang lebih utama adalah kemampuan pangan yang beragam di berbagai wilayah sesuai dengan kearifan lokalnya," jelas Ma'mur.
Ketergantungan terhadap beras, menurut Ma'mur menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang sangat labil terhadap pangan. Dengan alasan stabilitas negara, kebijakan impor sangat mudah dikeluarkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pangan yang dipimpin menko perekonomian.
"Pemerintah mestinya dapat berpikir, pengendalian stabilitas pangan untuk kedepannya bukan hanya ditentukan oleh beras. Saat ini yang terlihat dalam rakortas pangan, kalau nggak ada beras seolah dunia kiamat," cetus Ma'mur.
Padahal, justru jika mengorbankan hutan yang masih produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan yang hanya beras, akan lebih cepat membunuh manusia secara masal.
"Jika pemerintah hendak mengorbankan hutan untuk beras, sebaiknya yang rusak-rusak saja. Karena hutan rusak kita sudah hampir setengahnya dari 130 juta hektare, lebih dari cukup untuk menyediakan lahan untuk produksi beras," tukas Ma'mur.
(dnl/dnl)











































