Audit Utang Dalam Negeri, BPK Kerahkan Ahli Pasar Uang

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengincar audit utang negara dalam negeri pemerintah Indonesia yang jumlahnya semakin membengkak tiap tahun terutama karena penerbitan surat utang negara (SUN).

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyatakan audit utang difokuskan kepada utang dalam negeri karena saat ini utang dalam negeri sangat mendominasi.

"Komposisi pinjaman Indonesia sekarang paling banyak itu pinjaman dalam negeri dalam bentuk SUN setiap tahun terbit Rp 5-10 triliun termasuk utang-utang eks peninggalan krisis tahun 1998 dalam bentuk obligasi-obligasi rekapitalisasi yang selama ini membebani pemerintah sangat berat sekali," ujar Hasan saat ditemui di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Kamis (13/10/2011).

Selain itu, Hasan mengungkapkan karakteristik utang dalam negeri ini yang tidak bisa dimoratorium karena dapat merusak pasar.

"Ingat kalau utang dalam negeri kita tidak bisa minta moratorium, kalau utang luar negeri kita bisa minta, misalnya ke Jepang kita haircut minta moratorium," jelas Hasan.

BPK khawatir tingginya utang dalam negeri ini memberatkan pemerintah, apalagi jika suatu saat pemerintah tak sanggup lagi membayar kupon atau bunga surat utang itu. Ini bakal menimbulkan persepsi buruk bagi pasar keuangan domestik.

"Jadi kita akan lihat, apakah kupon tingkat rate-nya sudah paling kompetitif, apakah tidak terlalu mahal atau murah atau sudah pas di level itu, ini kan harus analisis ekonomi makro dan bidang pasar modal," ujarnya.

Untuk itu, Hasan menyatakan pihaknya akan melakukan audit terhadap utang dalam negeri, tidak hanya dalam pelaporannya, tetapi juga upaya pemerintah dalam mengatur utang tersebut.

"Kita akan melakukan suatu kajian, tidak hanya sekadar menatausahakan dan melaporkan secara accounting tapi bagaimana pemerintah memanage pinjamannya apakah bunga yang diterapkan sudah cukup kompetitif, kenapa harus menerbitkan dengan kupon sekian persen, ya itu akan kita lihat nanti," jelasnya.

Audit utang ini, lanjut Hasan, akan dilakukan untuk tahun anggaran 5 tahun belakang guna membandingkan kompisisi utang sebelum dan sesudah krisis.

"Ya target kita 2012, tahun ini tidak sempat, kita bisa mundur sampai ke
belakang, paling tidak 5 tahun terakhir kita kan bisa lihat tren utang
semenjak sebelum dan sesudah reformasi karena sebelum reformasi didominasi utang luar negeri, setelah reformasi diawali dengan penerbitan surat utang untuk rekapitalisasi bank-bank bermasalah dulu, komposisinya terbalik sekarang," paparnya.

Untuk itu, Hasan menyatakan pihaknya akan mempekerjakan ahli-ahli pasar uang yang sampai saat ini belum dimiliki BPK.

"BPK tidak punya expert ke sana, ini pengalaman baru bagi BPK, kalau selama ini kita hanya terbatas audit utang itu dicatat dan dilaporkan tetapi ke depan kita justru mengaudit bagaimana utang itu dirancang," pungkasnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Agustus 2011 mencapai Rp 1.744,34 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,7 triliun dibanding posisi Juli 2011 yang sebesar Rp 1.733,64 triliun.

Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman US$ 69,63 miliar dan surat utang US$ 133,72 miliar.

(nia/dnl)