Pertamina Stop Pasokan Avtur, Merpati Rugi Rp 2,5 Miliar/Hari

Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) berpotensi rugi Rp 2,5 miliar per hari akibat pasokan bahan bakar pesawatnya (avtur) dihentikan oleh PT Pertamina (Persero). Pasokan BBM pesawat ini dihentikan sejak dini hari ini.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas itu meminta maskapai plat merah tersebut melunasi utang-utangnya terlebih dahulu jika ingin pasokan avturnya kembali mengalir.

"Kerugian ini sudah kita perkirakan sekitar Rp 2,5 miliar per hari," kata Direktur Utama Merpati Sardjono Johny Tjitrokusumo," kepada detikFinance, Sabtu (15/10/2011).

Menurutnya, kerugian tersebut didapat karena empat pesawat Merpati tidak bisa beroperasi setelah pasokan avtur dihentikan. Namun untungnya, masih ada beberapa pesawat yang bisa melayani penumpang.

Johny pun geram atas penghentian pasokan secara sepihak oleh Pertamina tersebut. Pasalnya, total hutang Merpati kepada Pertamina sebanyak Rp 275 miliar tersebut merupakan utang masa lalu.

Bahkan, utang tersebut sudah dijamin oleh pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Merpati akan membayar utang tersebut jika dana bantuan dari pemerintah sudah cair.

Namun sayangnya, Pertamina tidak menghormati keputusan tersebut. Padahal, kata Johny, Pertamina sudah tahu bahwa PPA akan merestrukturisasi semua hutang Merpati.

"Kan lucu ini, masa perusahaan pemerintah tidak percaya kepada pemerintah. Sudah jelas-jelas utangnya dia (Pertamina) dijamin pemerintah, melalui PPA, Pertamina itu tahu dananya (bantuan untuk Merpati) belum turun, harusnya dia merasa safe karena dijamin pemerintah ini malah tiba-tiba nutup (pasokan)," ungkapnya.

Sebelum pasokan dihentikan, Pertamina sebelumnya memberikan tagihan avtur sebanyak Rp 2,7 miliar dan US$ 93.000 tagihan bulan Agustus-September yang harus dilunasi paling lambat Jumat kemarin. Jika tidak dilunasi, maka pasokan akan dihentikan.

"Selama ini 90% revenue (omzet) kita itu untuk bayar ke Pertamina, sudah kayak agen BBM-nya Pertamina saja kita ini. Bagaimana bisa disuruh bayar utang selama dana bantuan pemerintah belum cair," pungkas Johny.

(ang/ang)