Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa menilai bermunculannya wakil menteri di beberapa kementerian bahkan ada kementerian yang memiliki 2 wakil menteri bukanlah suatu masalah. Asalkan adanya kejelasan pendelegasian dan otoritas sehingga kebijakan bisa diambil dengan cepat tanpa tidak melulu menunggu keputusaan menteri.
"Delegasi diperjelas, otoritasnya, wewenang, bisa diberikan dengan jelas, mekanisme pelaporannya. Sekarang kan tidak, kalau dirjen tidak lapor, menteri tersinggung. Di Jepang itu karena yang jalanin pemerintahannya eselon 1 dan 2 menteri hanya jadi simbol politik," ujarnya dalam konferensi pers di kantor HIPMI, Gedung Palma One, Jakarta, Minggu (16/10/2011).
Erwin menyatakan saat ini dibutuhkan wakil menteri mengingat banyak menteri yang terjebak dalam acara seremoni. Namun, keberadaan wakil menteri pun harus memberikan kontribusi guna mempercepat kinerja kementerian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bekerja dengan baik, efektifnya membuat terobosan ambil keputusan dan ambil solusi. Tujuan wakil menteri membantu menteri karena banyak kegiatan ekstenal, ada menteri yang jarang duduk di kantor, karena acara seremonial, habis waktu.Kementerian bisa ditopang eselon I eselon II yang kuat,mereka bisa berperan. Ada keputusan mudah tapi lari ke menteri. Dirjen tidak ambil keputusan dan tidak mau," ungkapnya.
Dengan demikian, tegas Erwin, selama keberadaan wakil menteri bisa mempercepat birokrasi maka tidak mubazir.
(nia/dru)
.webp)
