Dalam melakukan efisiensi itu, ia meminta BUMN tidak perlu terlalu banyak rapat dan memberikan laporan ke Kementerian BUMN, yang terpenting adalah kerja kesar.
"Gini 100 hari pertama, meski saya enggak seneng itu. Harus ada pengurangan surat dari BUMN ke kementerian. Jumlahnya turun 50%. Surat dari Kementerian ke BUMN juga harus turun 50%. Permintaan laporan turun 50%," kata Dahlan di kantor pusat PLN, Selasa (18/10/2011) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun saat dipanggil pak Menteri, Dahlan menolaknya. Tidak ada alasan yang jelas, kenapa Ia menolak panggilan Menteri dari para wartawan. "Nama saya Dahlan, bukan Menteri," tegasnya.
Selanjutnya, Dahlan akan merumuskan kebijakan Kementerian dengan Wakil Menteri BUMN, M Yassin serta jajaran eselon I setingkat Deputi. Satu hal yang ditekankan Dahlan, perusahaan plat merah bebas intervensi.
Direktur BUMN Pintar, Tidak Perlu Diintervensi
Sebagai Menteri BUMN yang baru Dahlan Iskan berjanji tidak terlalu intervensi di perusahaan plat merah. Direktur di BUMN merupakan orang pintar, hingga tidak perlu sering diganggu.
"Sangat prinsip pembenahan di BUMN sangat mendasar. Intinya jangan banyak intervensi BUMN, karena direksi BUMN bukan orang bodoh. Pinter-pinter, jangan terlalu banyak diganggu," terangnya.
Dahlan menambahkan, seluruh BUMN dibebaskan dari aksi korporasi selama hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Aksi korporasi adalah nafas dari korporasi. Kalau dikekang, jadi instansi. Jadi korporasi dibawah BUMN. Ini prinsip sekali," tegasnya.
Anggapan BUMN yang selama ini sapi bancakaan, pun akan dihilangkan. Tidak dapat lagi oknum di Kementerian BUMN menjadi kaki tangan partai poltik demi menghisap uang negara. "Setelah peluang aksi (korporasi) diperbesar, kami minta tanggung jawabnya. Kita beri madu, juga racunnya ada, yaitu tanggung jawab)," ucapnya.
Saat perusahaan negara telah efisien, target yang disodorkan Dahlan adalah keuntungan. Tiap BUMN harus mencetak laba tinggi, karena mereka menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia.
"Gimana caranya, itu akalnya direksi. Dan harus cegah intervensi politik dan non politik. Masa sudah dikurangi intervensi BUMN, dari luar lebih tidak bisa," pungkasnya.
(wep/ang)











































