.webp)
Anton Sihombing salah satu anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi Golkar mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan kesulitan mengawasi laut Indonesia yang luas jika anggarannya terlalu minim.
"Anggaran KKP ini terlalu kecil, Kementerian lain saja bisa banyak anggarannya, tapi ini terlalu kecil. Gimana nanti mau mengawasi laut kita yang luas," tanyanya dalam rapat kerja bersama Menteri KP yang baru, Syarif Cicip Sutardjo, di Senayan, Senin (24/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, anggota Komisi IV DPR-RI lainnya, Markus Nari yang berasal dari Fraksi Golkar mengingatkan agar KKP harus menyiapkan program-program terobosan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan.
"KKP ini kan diberi kuasa 2/3 bumi ini di Indonesia. Dari mitra kerja Komisi IV DPR RI, yang paling kecil adalah di KKP. Kementerian lain seperti pertanian, atau Bulog misalnya, bisa sampai belasan triliun. Lantas, kenapa KKP tidak bisa?" ungkapnya.
Dirinya menegaskan supaya perlu dibuat program yang mendesak dan mendukung dari pihak KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan. "Kalau tidak ada programnya, apa yang mau didukung," lanjutnya.
"Pak Fadel (Menteri KP terdahulu) mau meningkatkan 350% (produksi ikan) program yang lalu. Jadi mari coba ditingkatkan dari Rp 5 triliun sampai Rp 7 triliun. Ini harus ada gebrakan baru, visi baru ini harus bisa menjadi nelayan menjadi modern," ungkapnya.
"Kalau perlu beri anggaran yang modern juga ke KKP. Jadi program yang ada sudah mendukung, tapi anggarannya tidak mendukung, padahal ini penting sekali," ujar Markus.
(nrs/hen)
