Pegawai Honorer Tak Bakal Mudah Jadi PNS

Jakarta - Tak mau anggaran bobol untuk membayar gaji PNS, pemerintah bakal menyeleksi ketat pengangkatan pegawai honorer pemerintahan menjadi PNS. Saat ini penambahan PNS hanya melalui pegawai honorer terkait moratorium PNS.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan pihak daerah perlu melaporkan kebutuhan pegawai daerah di 2012 pada Desember ini. Sehingga anggaran yang akan dikeluarkan bisa diperhitungkan.

"Sampai Desember daerah harus sudah menghitung berapa kebutuhan aparatur masing-masing untuk 2012. Berapa yang ideal, jadi bisa dirancang berapa persen belanja aparatur dalam APBD. Semuanya sampai Desember, dan MenPAN minta," ujar Gamawan saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (24/10/2011).

Gamawan mengatakan, saat ini sekitar 45% anggaran daerah untuk membiayai aparatur. Jika tidak dilakukan perencanaan tersebut, Gamawan menilai anggaran daerah akan bobol, bahkan mencapai 60% dari keseluruhan anggaran daerah.

"Kalau pengangkatan pegawai honor tidak terkendali, 45 persen itu terancam lagi bisa lebih besar bisa naik sampai 60 persen, bahkan di beberapa daerah, 116 daerah di atas 50% belanja aparatur. Bahkan ada yang sampai 70%. Harus ada penghitungan kebutuhan aparatur," paparnya.

Untuk itu, pada tahun ini, daerah yang memiliki anggaran aparatur 50% ke atas, tidak diperkenankan lagi untuk menambah pegawai.

"Tahun ini yang belanja aparatur diatas 50 persen tidak ada pengangkatan pegawai sampai dia melakukan rasionalisasi," ujarnya.

Seperti diketahui mulai September 2011 sampai akhir 2012 pemerintah menghentikan rekrutmen PNS baru. Ini dilakukan karena jumlah PNS terlalu banyak dan anggaran gaji sudah terlalu membebani anggaran.

(nia/dnl)