Takut Defisit Membengkak, Pemerintah Ingin Kurangi Program Subsidi

Jakarta - Tidak ingin seperti negara di Eropa dan Amerika, Pemerintah Indonesia tidak mau perbanyak subsidi yang dapat merapuhkan anggaran negara. Hal tersebut dikarenakan bisa menyebabkan defisit anggaran membengkak.

Demikian ditegaskan Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui usai acara Arak-Arak dan Bentang 11 Bendera ASEAN di Monas, Jakarta, Minggu (30/10/2011).

"Jangan kita seperti Eropa yang heavy terlalu pada subsidi dan perlindungan sosial tapi ekonominya tidak kuat, defisit meningkat utang membengkak, Amerika yang terlalu liberal juga melakukan hal yang sama. Kita belajar dari itu," ujarnya.

Namun, untuk tetap melindungi masyarakat baik untuk jaminan kehidupannya dan daya belinya, Hatta menyatakan pemerintah membentuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dilaksanakan pada awal Januari 2014 untuk BPJS kesehatan dan Juli 2015 untuk BPJS Jaminan pensiun.

"Kita harus siap dan kita bersyukur bahwa ada satu pasal (dalam UU BPJS) yang mengatur tentang apabila terjadi gejolak maka pemerintah bisa mengambil satu kebijakan fiskal apabbila terjadi sesuatu," katanya.

BPJS tersebut, lanjut Hatta, merupakan bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, pendapatan yang digunakan masyarakat untuk membiayai kesehatannya bisa dialihkan guna membiayai kebutuhan pokoknya sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus. Dampaknya, tambah Hatta, pertumbuhan ekonomi pun dapat terjaga.

"Dengan mereka diprotek kesehatan dan sebagainya maka relatif mereka lebih sehat, purchasing powernya meningkat karena spending dia yang tadinya dikeluarkan untuk kesehatan segala macam sudah tercover. Oleh sebab itu, ini merupakan dua sisi pembangunan ekonomi kita yang tak bisa dipisahkan, satu strong growth kita dorong ekonomi kita dengan pertumbuhan yang tinggi, tapi di sisi lain ada program perlindungan sosial," tandasnya.

(nia/dru)