Freeport 'Kritis', Pemerintah Ikutan Rugi

Jakarta - PT Freeport Indonesia mengumumkan kondisi force majeure tambangnya di Papua karena kisruh demonstrasi pegawai yang membuatnya tak bisa mengolah hasil tambang. Kondisi ini turut membuat pemerintah rugi.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan sejak status force majeure diberlakukan 22 Oktober 2011 lalu, produksi bijih logam Freeport di Papua diperkirakan hanya tersisa 5%.

Ini karena kondisi lapangan Freeport terhenti total. Pipa distribusi konsentrat emas, perak, atau tembaga dirusak dan sehingga produksi tidak berlanjut. Hanya kegiatan penambangan bijih yang berjalan, namun produksinya diperkirakan mengalami penurunan.

"Itu kan bijih yang dihasilkan mencapai 230 ribu ton per hari dalam kondisi normal. Sekarang tersisa 5% dari 230 ribu ton. Hal ini kan diakibatkan produksi konsentrat berhenti, pipanya kan dipotong, mile-nya tidak berfungsi. Sekarang masih menunggu negosiasi gaji antara buruh dan Freeport," kata Thamrin Sihite yang ditemui di Hotel Shangri-La, Rabu (2/11/2011).

Terhadap penurunan pendapatan yang disetor kepada negara juga akibatnya menurun. "Pokoknya ada potensi kerugian negara, saya lupa angkanya. Harus dihitung-hitung," ungkapnya.

"Dulu masih ada produksi, tapi sekarang konsentrat distop. Kan produksi bijih harus diolah dan menjadi konsentrat, nanti itu diekspor. Berapa kerugian negaranya harus tergantung harian," lanjut Thamrin.

Meski demikian, Thamrin mengatakan tetap ada pasokan yang masih tersisa di pihak Freeport untuk dipasok ke pabrik pengolahan (smelter) dalam negeri di PT Smelting Gresik.

"Khusus pembeli saat ini mereka sudah ada stok konsentrat. Tapi saat ini tidak bisa diekspor, Freeport umumkan force majeure ke pembelinya. Tapi masih ada stok diprioritaskan ke Smelter di Gresik. Itu masih berjalan," katanya.

Dirinya berharap agar kisruh di Freeport bisa segera terhenti. Sehingga produksi normal dapat berjalan seperti biasa.

"Kita masih menunggu pihak mereka menyelesaikan permasalahan gaji di sana," tukas Thamrin.

Seperti diketahui, saat ini kisruh pemogokkan karyawan Freeport yang menuntut kenaikan gaji belum tuntas. Akibatnya pun berbuntut panjang, dari turunnya produksi hingga berhentinya produksi konsentrat. Sehingga terpaksa perusahaan yang sering menuai kontroversi tersebut mendeklarasikan force majeure.

Pihak Freeport sebelumnya sempat menyampaikan, dampak kerugian terhadap setoran ke negara akibat hal ini mencapai US$ 8 juta sehari. Sedangkan kerugian pihaknya mencapai US$ 18 juta sehari.

(nrs/dnl)