Subsidi BBM untuk Kurangi Defisit Keuangan Pertamina

Jakarta - Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengucurkan subsidi BBM kepada Pertamina lebih awal sebesar Rp 5,1 triliun agar perusahaan migas plat merah itu tidak mengalami defisit keuangan setiap bulan.Diharapkan, dengan kondisi keuangan yang positif, dimana Pertamina memiliki likuiditas sekitar Rp 3-4 triliun per bulan, maka Pertamina bisa melakukan pinjaman kepada perbankan. Hal itu dikemukakan Darmin usai rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR dengan Pertamina dan pemerintah di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2004).Menurut Darmin, meski subsidi dibayar sebesar 100 persen, sebetulnya tetap tidak bisa menyelesaikan masalah likuiditas Pertamina. Alasannya, Pertamina masih membutuhkan dana besar untuk impor minyak mentah. Namun dengan kesepakatan antara Komisi VIII dengan Panitia Anggaran diputuskan untuk dibayar 90-95 persen dulu. Namun dengan catatan, Pertamina harus membayar kewajibannya kepada pemerintah.Dalam hitungan pemerintah, setelah di-set off antara kewajiban pemerintah kepada Pertamina dan kewajiban Pertamina kepada pemerintah, sejak Januari hingga Mei 2004, Pertamina masih tekor Rp 3,6 triliun."Artinya ini nggak selesai sekarang. Inilah yang menyebabkan maju mundur (pengucuran subsidi). Pertamina kan perusahaan besar, kita tidak bisa menghitung kalau tidak ada dokumennya. Data yang masuk terlambat 3 bulan padahal maksimal keterlambatan satu bulan. Karena masih transisi, terjadi perubahan data yang sangat sering sehingga menyulitkan kita menghitung subsidi," lanjut Darmin.Namun dalam rapat dengan beberapa menteri, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyokong Pertamina sehingga cash flow perusahaan berlambang kuda laut ini setiap bulannya tidak mengalami defisit."Jadi ini bukan persoalan prosedur birokrasi yang lambat, tapi begitulah kenyataannya. Sebagai corporate, sebetulnya Pertamina sudah selayaknya bisa meminjam kepada pihak lain tanpa harus menunggu subsidi. Tapi Pertamina tentunya akan bilang, sebelum cash flow positif sampai akhir tahun, tidak akan ada bank yang mau memberi pinjaman. Jadi kita selesaikan prinsip-prinsipnya. Dengan cash flow positif, tentu Pertamina bisa meminjam kepada pihak lain," sambung Darmin.Apalagi, lanjut dia, dari perhitungan sementara pada tahun 2004, Pertamina masih bisa meraup keuntungan sebesar Rp 5 triliun.Fee PertaminaSementara mengenai fee bagi pengolahan dan pendistribusian LNG kepada Pertamina, dijelaskan Darmin, berdasarkan perhitungan sementara tahun ini jumlahnya mencapai Rp 1,014 triliun. Menurutnya, pemerintah bisa saja menaikkan fee tersebut, namun dengan catatan Pertamina harus lebih efisien sehingga pemerintah bisa memperhitungkan margin fee tersebut."Tapi sekali kita menghitung margin, maka seluruh inefisiensi Pertamina akan ditanggung rakyat. Jadi Pertamina perlu memperbaiki diri dulu. Pada saat dia sudah efisien, moga-moga tahun 2006 barangkali kita akan melakukan perhitungan fee yang wajar berdasarkan persentase margin atau omset," imbuh dia.Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi sempat meminta agar pemerintah memperlakukan Pertamina sebagai perusahaan secara wajar. Dalam pernyataannya, Ariffi yang sempat meneteskan air mata mengatakan, ada beberapa hal yamg bisa menolong Pertamina, antara lain dengan memperlakukan Pertamina sebagai perusahaan yang sebenarnya.Pasalnya, selama ini, Pertamina hanya mendapat fee sekadarnya dengan aset-aset yang ada. Padahal, menurut Ariffi, untuk pengelolaan BBM di sektor hulu Pertamina harus mengeluarkan dana sebesar Rp 80 triliun dengan keuntungan yang diperoleh Rp 8 triliun.Sedangkan untuk sektor hilir, Pertamina membutuhkan dana investasi pengelolaan BBM sebesar Rp 20 triliun, namun keuntungan yang bisa diperoleh hanya Rp 1,5 triliun. "Jadi perlakuan terhadap Pertamina ini tidak wajar," kata Ariffi sambil menundukkan kepala disertai mata berkaca-kaca. (ani/)