RI Tak Akan Angkat Isu Evaluasi FTA di KTT ASEAN

RI Tak Akan Angkat Isu Evaluasi FTA di KTT ASEAN

- detikFinance
Selasa, 08 Nov 2011 17:22 WIB
RI Tak Akan Angkat Isu Evaluasi FTA di KTT ASEAN
Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak akan membawa isu evaluasi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) di pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-19 ASEAN di Bali 17-19 November 2011. Pemerintah tetap pada sikapnya bahwa isu itu hanya di ranah internal Indonesia saja.

"Saya kira evaluasi ini lebih ke internal jadi evaluasi ini tidak akan kita bawa agenda ini ke Bali," kata Direktur Kerjasama Kementerian Perdagangan ASEAN Imam Pambagyo di kantornya, Jakarta, Selasa (8/11/2011)

Ia mengatakan penegasan tersebut sejatinya sudah menjadi sikap dari menteri perdagangan sebelumnya Mari Elka Pangestu termasuk Mendag yang baru Gita Wirjawan. Imam mengakui memang posisi Indonesia terlambat dalam membenahi daya saingnya saat masuk pasar perdagangan bebas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang kita sudah masuk FTA tetapi kita mungkin terlambat mengerjakan pekerjaan rumahnya, banyak hal yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan daya saing supaya kita bisa bersaing," katanya.

Imam menambahkan salah satu isu yang akan diangkat di Bali nanti adalah soal pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kawasan ASEAN. Selama ini isu UKM di ASEAN selalu tenggelam kalah dengan permasalahan lainnya.

"Kita ingin menarik perhatian semua orang dan juga sektor-sektor pembina untuk memberikan perhatian yang fokus kepada UKM. Bukan berarti selama ini tidak ada kerjasama di bidang UKM, cuma nggak fokus,"katanya.

Padahal selama ini ASEAN sudah memiliki rencana strategis untuk UKM ASEAN 2010-2015. Kenyataannya programnya tersebut tidak jalan karena sektoral yang lain seperti kementerian keuangan dianggap kurang berikan perhatian kepada financing untuk UKM.

"Jadi kita mencari semacam payung kesepakatan bagaimana caranya kita memberikan dorongan, support kepada upaya-upaya di bidang UKM, tapi sekali lagi ini masih sifatnya umum karena kita masing-masing posisinya berbeda, Singapura dan Brunei misalnya mereka tidak punya misalnya kementerian UKM jadi ini masalah perbedaan kebijakan masing-masing," katanya.
(hen/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads