IMF Ingatkan Asia Tak Kebal dari Dampak Krisis Eropa

Beijing - IMF mengingatkan perekonomian dunia kini menghadapi risiko terjun ke ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial. Managing Director IMF Christine Lagarde meminta negara-negara Asia untuk berhati-hati.

"Jika kita tidak beraksi bersama, perekonomian di seluruh dunia mengalami risiko spiral dari ketidakpastian, ketidakstabilan finansial," ujar Lagarde seperti dikutip dari AFP, Rabu (9/11/2011).

Lagarde yang berbicara dalam forum International Finance Forum di Beijing mengingatkan, Asia tidak kebal terhadap masalah yang kini sedang melanda kawasan Eropa.

"Asia tidak kebal. Apakah ini berhubungan dengan perdagangan atau sektor finansial yang dapat beroperasi sebagai pemicu krisis, Asia harus bersiap," tegas Lagarde.

Lagarde yang mengunjungi China selama 2 hari sepertinya akan fokus membahas krisis utang di Eropa yang tak juga selesai. Namun belum jelas siapa saja yang akan ditemui Lagarde dalam kunjungannya tersebut, namun diperkirakan membahas kontribusi China untuk lembaga bailout Eropa, European Financial Stability Facility, yang akan membantu kawasan Eropa keluar dari krisis.

Pimpinan dari EFSF, Klaus Regling sudah berkunjung ke Beijing untuk melakukan pembicaraan tentang kemungkinan kontribusi China, namun sejauh ini belum ada konfirmasi komitmen negeri tirai bambu tersebut untuk bantuan finansial membantu Eropa.

Eropa sudah berdiskusi dengan China dan investor lain tentang bagaimana membuat struktur lembaga investasi dengan tujuan khusus dan mengeksplorasi kemungkinan mengkaitkannya dengan IMF.

"Kami semua di dalamnya bersama dan keberuntungan kami akan meningkat atau jatuh bersama," ujar Lagarde yang juga beru saja melakukan kunjungan ke Rusia.

Dari perkembangan krisis Eropa, Perdana Menteri Yunani George Papandreo sebelumnya telah menyatakan mundur usai mengusulkan rencana referendum atas bailout yang kontroversial dan memicu kemarahan pemimpin Eropa. Dan kemarin, Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi menyatakan siap mundur setelah pengesahan UU APBN negara tersebut, sehingga memunculkan harapan penanganan krisis utang yang lebih agresif di negara tersebut.
(qom/dnl)