Beli Saham Newmont, Pemda NTB Cari Mitra Pangganti Bakrie

Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui konsorsium PT Daerah Maju Bersama (DMB) masih kejar 7% divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Karena tidak punya dana, pemda masih mencari opsi-opsi pembelian, termasuk mencari mintra pengganti grup Bakrie.

Demikian disampaikan Direktur Utama DMB Andy Hadianto dalam diskusi Divestasi Newmont Pasca Audit BPK di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (16/11/2011).

"Sesuai skema yang ada, kita sedang menghitung, kalau beli sendiri bagaimana dan resikonya seperti apa. Kita akan ambil resiko. Yang pasti, kalau beli tidak boleh pakai APBD sepeser pun. Ini sedang kita bahas dengan tim," tegasnya.

Pihaknya juga berencana melakukan beauty contest untuk mencari siapa pihak yang ingin bermitra untuk mendanai pembelian 7% divestasi saham perusahaan tambang tersebut.

"Untuk beauty contest, belum ada yang minat dengan kami. Ini juga buka tender, tapi kita cari siapa yang ingin bermitra, siapa yang berani lebih besar kita ajak," lanjut Andy.

Sebelumnya, Andy menjelaskan, kepemilikan daerah atas saham Newmont yang sudah didivestasikan adalah sebesar 24% dimana dari 24% saham itu dimiliki oleh PT Multi Daerah Bersaing. MDB sendiri merupakan gabungan dari PT Multi Capital sebesar 75%, dan PT DMB sebesar 25%. Sehingga pihak daerah sejauh ini memiliki 6% atas saham sebesar 24% pada Newmont.

"Kita share-ny 25%, dan gratis kita dapatkan. Kemudian jika Newmont tidka membagi dividen, dari komitmen yang ada kita menerima US$ 4 juta," jelasnya.

Untuk mitra daerah berikutnya, pihaknya saat ini masih mencari siap yang ingin mendanai pembelian divestasi saham tersebut.

"MDB pernah menyatakan tidak mau mengambil bagian, tpai kita belum ambil keputusan siapa yang akan kita tunjuk. Pada akhirnya kita akan tunjuk siapapun, beauty contest itu kita akan cari siapa yang paling tinggi yang bisa menguntungkan daerah," ujar Andy.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan bahwa pihak daerah dapat membeli sendiri 7% tersebut. Dengan cara meminjam dana melalui perbankan, namun peminjaman tersebut harus mendapatkan jaminan dari pemerintah pusat.

(nrs/ang)