"Kita di Indonesia juga sangat memerhatikan itu (Jerman), walaupun secara umum kita harus terus positif bahwa Indonesia dalam keadaan yang cukup stabil," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (25/11/2011).
Agus Marto menyatakan terdapat potensi ancaman krisis ekonomi yang bisa menular ke Indonesia melalui beberapa jalur, seperti jalur likuiditas, perdagangan, dan tingkat kepercayaan investor akibat kegagalan Jerman tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, lanjut Agus Marto, Indonesia perlu melanjutkan pelaksanaan reformasi struktural. Menurutnya, reformasi struktural yang harus dilakukan di Indonesia tersebut antara lain reformasi birokrasi, reformasi regulasi, perbaikan keselarasan peraturan, dan kepastian hukum.
"Kita di Indonesia senantiasa harus melanjutkan reformasi struktural yang menjamin bahwa confidence masyakarat terharap Indonesia tetap tinggi," ujarnya.
Namun, Agus Marto menekankan secara umum kondisi Indonesia saat ini sangat baik. Hal ini terlihat dari minat dunia terhadap bonds Indonesia, terutama sukuk global yang baru saja diterbitkan pemerintah juga cukup baik.
"Surplus perdagangan tetap terjaga, balance of payment (neraca pembayaran), yield (imbal hasil) dari surat utang baik SUN maupun surat utang global terus membaik. Kita harus jaga dan koordinasi, antara pemerintah dan BI juga terus dilakukan," paparnya.
Menurut Agus Marto, untuk mengatasi dampak dari potensi krisis terutama akibat kegagalan Jerman, pemerintah dan Bank Indonesia sudah melakukan koordinasi.
"Kemarin kami sudah bertemu dengan (Gubernur) BI dan deputi-deputinya," pungkasnya.
Seperti diketahui, Jerman pada Rabu (23/11/2011) lalu gagal memenuhi target penjualan obligasinya. Jerman hanya mampu menjualn surat utang bertenor 10 tahun dengan nilai 3,6 miliar euro. Padahal, Jerman mematok target penjualan surat utang senilai 6 miliar euro.
Namun pemerintah Indonesia pada Selasa lalu berhasil menjual surat utang negara (SUN) Rp 7 triliun, di atas target yang ditetapkan Rp 6 triliun.
(nia/dnl)











































