Penuhi Hak Dasar WN, Anggaran Perlu Ditingkatkan Hingga 6%

Jakarta - Pemerintah perlu meningkatkan pembiayaan publik dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman dari tiga persen menjadi enam persen dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali prioritas alokasi anggaran.Demikian disampaikan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (20/7/2004). Dikatakan Kwik, untuk membiayai hak-hak dasar warga negara setidaknya diputuskan pengeluaran tahunan sebesar Rp 133,7 triliun, terdiri dari pengeluaran keamanan pangan Rp 3,7 triliun, pengeluaran kesehatan dasar Rp 13,6 triliun, pengeluaran pendidikan dasar Rp 58 triliun dan pengeluaran rasa aman Rp 28,4 triliun. Sedangkan saat ini pengeluaran yang telah disediakan pemerintah baru mencapai Rp 53,7 triliun. Selanjutnya dalam laporan pembangunan manusia Indonesia 2004, ditekankan perlunya Indonesia untuk memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia. Hal itu tidak hanya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, tapi juga untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan menjamin keberlangsungan demokrasi dalam jangka panjang. Disamping itu laporan pembangunan manusia Indonesia juga memonitor kemajuan ekonomi dan sosial. Indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 64,3 pada 1999 menjadi sekitar 66 pada 2002. Sementara indeks kemiskinan manusia (IKM) mengalami perbaikan yang terlihat dengan makin menurunnya angka IKM dari 25,2 persen pada tahun 1999 menjadi 22,7 persen pada 2002.Selain itu guna meningkatkan pembiayaan bagi pelayanan sosial dasar, maka dalam laporan ini ditekankan perlunya perbaikan dalam sistem perpajakan dan perbaikan dalam hal efisiensi serta prioritas belanja publik. Pasalnya saat ini banyak sekali dana yang terkorupsi.untuk membangun konsensus nasional mengenai standar minimum bagi seluruh warga negara, diusulkan digelar sebuah konferensi tingkat tinggi untuk pembangunan manusia. (nit/)