Menkeu: Serapan Anggaran Rendah Terhambat Regulasi

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menanggapi santai kritikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, perihal minimnya penyerapan anggaran pemerintah. Rendahnya penyerapan, kata Agus, karena belum rampungnya UU pembebasan lahan.

"Kalau penyerapan yang realtif belum optimal itu, dengan adanya pertimbangan bahwa undang-undang pembebasan lahan bisa selesai, Insya Allah tahun ini, merupakan suatu harapan," kata Agus Marto usai pertemuan tahunan BI dengan industri perbankan (Bankers Dinner) di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (9/12/2011).

Saat pembebasan lahan tak menjadi kendala, banyak proyek yang akan terealisir. Juga, infrastruktur yang dibutuhkan Indonesia akan lebih cepat terwujud.

"Itu tertahan karena masalah lahan. Jadi kalau undang-undang pembebasan lahan ini bisa diselesaikan dengan baik," tambahnya.

Agus menambahkan, realisasi anggaran selama lima tahun terakhir baru 90%. Ke depan, atas kritikan Darmin, menjadi tantangan pemerintah dalam hal peningkatan penyerapan yang lebih baik.

"Penyerapan yang meski ditingkatkan termasuk agar penyerapan itu sepanjang tahun, pencairannya. Dan tentu itu akan membuat, selama semester pertama tahun berjalan itu, dampak kepada ekonominya baik," ucapnya.

Komunikasi yang terjalan antara bank sentral dan pemerintah dilakukan secara mendalam. Khususnya pada besaran nilai proyek infrastuktur dan kontribusinya terhadap GDP. Termasuk dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi.

"(Komunikasi) Bagaimana kita bisa lebih mengendalikan inflasi dengan infrastruktur lebih baik. Tapi pembicaraan yang infrastruktur, lebih dikordinasi pemerintah karena kita ada komite untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan juga ada komite yang terkait MP3EI," ucap Agus.

Semalam Darmin memang memfokuskan diri atas prestasi buruk pemerintah dalam realisasi penyerapan anggaran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal.

"Investasi ekspor meningkat namun saya perlu memberi catatan di mana masih minimnya dan belum optimalnya realisasi dari berbagai area termasuk pengeluaran fiskal yang memberikan dampak multiplier fiskal ke PDB kurang optimal," tutur Darmin.

Lanjutnya, indikator makro cukup baik di tengah terisolasinya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena krisis global. Indikator makro bergerak pada jalurnya yang cukup.

"Tahun 2011 PDB bisa mencapai 6,5% dan melampaui 2010 yang hanya sebesar 6,1%. Namun bisa lebih dioptimalkan lagi," imbuhnya.


(wep/ang)