Utang Capai Rp 1.700 Triliun, Pemerintah Dinilai Gagal

Depok - Total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.700 triliun lebih. Utang yang terus menumpuk tersebut diakibatkan pengelolaan pemerintah yang tidak benar. Atau bisa dibilang pemerintah gagal dalam mengelola utang.

"Utang menumpuk kembali antara lain dikarenakan pemerintah susah meng-enforce (mengatur). Kalau susah meng-enforce ya repot," kata Guru Besar FEUI yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam sebuah seminar Research Day di FEUI, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/12/2011).

Menurutnya, ketika menjabat sebagai menteri memang terjadi krisis moneter tahun 1998, sebanyak 250 bank ditutup sehingga diperlukan likuiditas untuk menasionalisasikan bank-bank tersebut. Akhirnya, sambung Dorodjatun, digelontorkanlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

"Banyak bank terpaksa direkap dengan obligasi pemerintah senilai Rp 440 triliun. Ketika bank bangkrut tersebut akhirnya kita semualah yang membayar," ungkapnya.

Menurutnya, bank-bank tersebut bangkrut karena banyak keanehan. Ternyata banyak yang tidak membayar pajak dan penyelewengan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).

Oleh karena itu, hingga saat ini dengan minimalnya pengelolaan utang pada akhirnya terus meningkat. Dahulu rasio utang terhadap GDP mencapai 96% meski sekarang cukup rendah di 26% tapi jumlahnya cukup besar.

"Sebagai tax payer dengan terus meningkatnya utang maka kita semua yang akan membayar. Sosialism for the Rich, seperti itulah," pungkasnya.

Total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.

Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Oktober 2011 bertambah Rp 91,19 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,3% pada September menjadi 27,5% pada Oktober.


(dru/ang)