Ssst...! Bakal Ada Insentif untuk Membangun Infrastruktur

Jakarta - Pemerintah bakal memberikan insentif bagi investor swasta maupun BUMN yang menanam modal di sektor infrastruktur. Langkah ini dalam rangka menutupi alokasi dana APBN pemerintah untuk infrastruktur yang sangat minim.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengungkapkan ada permasalahan dalam program masterplan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia (MP3EI). Menurutnya dari target kontribusi dana APBN dalam program ini selama 2011-2014 untuk dana infrastruktur yang mencapai Rp 400 triliun dari ribuan triliun yang dibutuhkan, kenyataannya realisasi alokasi anggarannya masih jauh panggang dari pada api.

"Ini jujur ada kenyataan bahwa anggaran 2011, APBN kurang lebih Rp 20 triliun, tahun 2012 hanya Rp 37 triliun untuk infrastruktur. Sehingga ada gap untuk kebutuhan 2013-2014 itu sekitar Rp 300 Triliun, ini tak mungkin dilakukan," katanya pada acara diskusi KEN, di Gedung Mega, Jakarta, Minggu malam (18/12/2011)

Menurutnya dengan melihat kenyataan itu untuk menutupi kekurangan yang begitu mencolok sebesar Rp 300 triliun hanya dalam 2 tahun yaitu 2013 dan 2014 maka perlu ada terobosan diantaranya penambahan pagu anggaran infrastruktur melalui APBN-P 2012, dan pengalokasian anggaran sangat besar untuk dana infrastruktur di 2013-2014, namun ini dianggap kurang cukup.

"Kita mengusulkan dan presiden menyetujui, yaitu memberikan insentif kepada BUMN dan swasta yang membangun infrastruktur. Awal tahun depan insentif ini sudah ada," ujar Chairul.

Sayangnya Chairul tak merinci lebih lanjut insentif apa yang akan diberikan pemerintah. Namun yang jelas menurutnya, selama ini
swasta pihak swasta enggan mau membangun infrastruktur karena menganggap masalah itu tugas pemerintah. Diharapkan dengan adanya insentif ini bisa meningkatkan peran swasta di sektor yang bakal menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini.

Chairul menambahkan China selama ini perekonimiannya tumbuh pesat karena diimbangi oleh infrastruktur yang luar biasa. Sementara Indonesia justru terbalik, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sumber daya alam dan konsumsi sementara infrastruktur justru tertinggal.


"Infrastruktur kebelakang nggak bisa ngudak. Kalau nggak bisa ngimbangin growth yang itu bisa ketarik. Alhamdullilah pemahaman ini sudah ada," katanya.

Menurutnya percepatan pembangunan infrastruktur saat ini setidaknya sudaj sedikit terjawab dengan adanya UU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum yang baru saja disahkan. Rencananya akan ada UU lainnya yang signifikan yaitu UU Tata Ruang dan revisi UU No 13 Tahun 2003 soal ketenagakerjaan.

"Yang paling rumit, adalah UU No 13 (angka kramat), itu nomornya salah tuh," ujarnya tertawa.

(hen/qom)