Pemerintah Tak Bisa Paksa Konsumen Pakai E-Toll Card

Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan tak bisa memaksa konsumen atau operator tol untuk menggunakan sistem E-Toll Card. Sistem ini masih dianggap hanya sebagai altenatif dari sistem pembayaran manual di gerbang tol.

"Kalau BPJT tidak bisa mewajibkan pengguna jalan tol untuk memakai E-Toll, itu saat ini masih merupakan alternatif pembayaran," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazali kepada detikFinance, Kamis (29/12/2011).

Gani mengatakan setelah beberapa tahun lalu diperkenalkan, penggunaan E-Toll Card sudah disosialisasikan oleh PT Jasa Marga sebagai operator tol dan Bank Mandiri selaku pelaksana pemasarannya.

Ia mengakui sampai saat ini kendala dalam pelaksanaan E-Toll Card masih kerap terjadi seperti di tingkat pengguna maupun bank pelaksana E-Toll Card.

"Tetapi memang pemakai tol masih melihat kerepotan-kerepotan yang ada seperti proses isi ulang dan masih suka terjadi offline tuh," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan menantang Bank Mandiri untuk mengatasi kemacetan di pintu jalan tol. Menurut Dahlan pemasaran E-Toll Card yang dilakukan Bank Mandiri hingga kini masih minim.

"Selama ini mau masuk jalan tol saja sudah antri. Meski antri tidak boleh panjang. Komitmennya adalah tidak boleh antri, tapi sudah diciptakan e-pass. Problemnya adalah Bank Mandiri menang tender, sehingga tergantung Bank Mandiri," ucap Dahlan beberapa waktu lalu.

Untuk itu ada pekerjaan rumah yang besar bagi Bank Mandiri, mereka harus menganalisa estimasi jumlah e-toll pass yang bisa diakumulasi untuk mengatasi kemacetan di pintu tol.

"Sekarang logika dibalik. Agar pintu tol nggak ada antrian panjang, harus berapa ratus ribu orang yang gunakan toll pass? Minggu depan keluar. Selasa depan, mereka akan laporkan rasio, harus berapa?," ujar Dahlan.

Kritikan ini disambut positif Jasa Marga. Direktur Operasi Jasa Marga Adityawarman mengatakan teknologi E-Toll Card baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sangat sayang jika pengololaan oleh bank ditutup-tutupi.

"Maksud pak Dahlan, kenapa teknologi ditutupi. Kalau mau dikelola Mandiri saja, effort mereka apa? Makanya bisa oleh bank lain, melakukan co-branding. Tapi dipegang Mandiri," imbuh Adityawarman.


(hen/ang)