Bandara Lombok Bocor, Dahlan Iskan Diprotes Gubernur NTB

Mataram - Baru tiga bulan operasi, terminal penumpang Bandara Internasional Lombok sudah bocor di banyak tempat. Saat hujan, air masuk dan menggenang nyaris di seluruh bagian dalam terminal. Gubernur NTB M Zainul Majdi mengaku kecewa, cara PT Angkasa Pura I mengelola bandara. Padahal bandara itu dibangun dengan dana hampir Rp 1 triliun.

"Pemerintah daerah sangat kecewa. Bandara itu dibangun dengan dana hampir satu triliun. Tapi kualitas secara keseluruhan tidak sesuai. Buktinya bocornya banyak sekali," kata Gubernur pada wartawan di kantornya Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Jumat (30/12/2011).

Gubernur mengatakan, penanganan bandara baru itu secara umum oleh PT Angkasa Pura I, masih jauh dari harapan. Kebersihan bandara, sarana pendukung juga tidak diperhatikan dan mencerminkan bukan bandara internasional.

Pemerintah daerah, kata Gubernur bukan sekali dua kali berkomunikasi dengan manajemen PT Angkasa Pura I, namun respon BUMN itu tak memuaskan. Gubernur pun akhirnya memilih mengadu langsung ke Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

"Saya sudah kirim surat ke Meteri Negara BUMN, karena rupanya tak cukup hanya bicara pada manajemen Aangkasa Pura I. Saya bersurat dan minta ada intervensi untuk ditangani secara tepat. Kita sangat kecewa sekali," kata Gubernur.

Sehari sebelumnya, Komisi V DPR RI meninjau bandara dan menemukan kondisi bangunan terminal penumpang yang buruk.

Mulyadi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI di Mataram mengatakan, pihaknya menemukan banyak ketidakberesan dalam proses penyelesaian proyek bandara. Komisi V pun mendesak aparat penegak hukum menyelidiki ketidakberesan itu.

"Komisi V kecewa dengan hasil pembangunan Bandara Internasional Lombok. Perlu ada rapat khusus dengan Angkasa Pura I mengenai persoalan mendasar. Kenapa bandara yang menghabiskan dana hampir Rp 1 triliun keadaannya seperti ini?," kata politisi Demokrat ini.

Ia menegaskan, Komisi V begitu reses usai, akan memanggil jajaran manajemen Angkasa Pura I dan meminta penjelasan terkait proses pembangunan, khususnya rekrutmen kontraktor pelaksana proyek.

"Kalau itu memang kesalahan kontraktor dan tidak mau bertanggung jawab, harus diberikan sanksi. Bahkan ada kecurigaan, jika konstruksi belum memadai, karena terjadinya bocor, banjir dan lainnya. Kondisi ini sangat menyedihkan, karena ini airport yang menjadi tujuan wisata nasional dan mancanegara," katanya.

Komisi V juga mendesak digelar audit teknis dan konstruksi, sehingga diketahui apa yang menjadi penyebab buruknya kualitas pembangunan Bandara Internasional Lombok.

Bandara Lombok diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2011. Biaya pembangunan bandara itu patungan antara Pemda NTB, Pemkab Lombok Tengah dan PT Angkasa Pura I.

Dari kebutuhan dana yang hampir Rp 1 triliun, Pemda NTB menyiapkan Rp 110 miliar, Pemkab Lombok Tengah Rp 40 miliar, dan sisanya dari Angkasa Pura I. Proses pembangunan bandara sepenuhnya tanggungjawab Angkasa Pura.

(dru/hen)