DPR Kebiri Anggaran Badan Pertanahan

Jakarta - Para pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun ini bakal lebih banyak 'duduk manis' pasalnya anggaran untuk tahun ini oleh DPR RI hanya disetujui untuk anggaran gaji saja.

"Saya dapat info valid dari anggota DPR khususnya komisi II, di mana DPR hanya menyetujui anggran BPN untuk gaji saja, jadi untuk program lain-lain tidak ada sama sekali," ungkap Praktisi Hukum Properti, Erwin Kallo, ketika ditemui di Kantornya, Selasa (3/1/2012).

Jadi, kalau anggarannya cuma hanya untuk gaji saja, mereka (pegawai BPN) kata Erwin, lebih banyak santai kerjanya.

"Pasti tidak ada program apapun yang dijalankan, acara yang digarap yang membutuhkan dana tidak akan ada, karena dananya tidak ada sama sekali," ujarnya.

Salah satu program yang bakal terlihat 'mati' diungkapkan Erwin yakni program Larasati, program penjemputan ke pelosok desa dan kampug-kampung untuk pengurusan sertifikat.

"Itu sudah jelas berhenti, wong yang masih ada anggrannya saja sudah seperti tidak berjalan, bisa dilihat sekarang banyak mobil dan perahu program Larasati pada nganggur," ungkapnya.

Disetujuinya anggaran BPN hanya untuk gaji sendiri tentu ada dasarnya. "Ya bisa tanya langsung ke komisi II, kok bisa hanya setujui gaji aja. Badan pemerintahan kalau tidak ada anggaran lain, mereka kalau tidak duduk manis di kantor," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengakui soal kondisi tersebut. Pihaknya mengambil keputusan itu karena selama ini BPN banyak menggunakan anggaran yang tak banyak menyentuh ke kepentingan publik seperti banyak perjalanan dinas, anggaran-anggaran yang lebih banyak untuk kepentingan internal seperti sosialisasi BPN.

"Jadi kita memberikannya pada anggaran-anggaran untuk kepentingan publik saja," katanya.

Ia juga mengatakan program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) untuk tahun ini anggaran ditiadakan. Alasannya pelaksanaan program ini tak berjalan efektif. Ganjar menepis kalau pemangkasan anggaran itu hanya menyisakan untuk pengeluaran gaji saja.

"Tetap ada anggaran program, tetapi kita dorong bukan hanya untuk kepentingan internal saja," katanya.

Menurutnya saat ini administrasi di BPN sangat kacau, padahal lembaga ini sangat penting apalagi saat ini banyak bermunculan sengket-sengketa agraria. Ia mencontohkan banyak kursi-kursi jabatan di BPN yang kosong sehingga mempengaruhi kinerja lembaga ini.

"Dengan kondisi ini implikasinya ke mana-mana kalau administrasi jelek, maka konflik agraria akan muncul," katanya.
(hen/dnl)