.webp)
"Yang pasti kelompok masyarakat menegah kebawah (terpengaruh), kalau PNS atau pejabat mungkin tidak berpengaruh, kalau pak menteri misalnya atau saya misalnya, sudah diberikan kendaraan dinas sudah dikasih Pertamax, untuk operasional saya dapet dari kantor saya nggak terpengaruh, untuk transportasi," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Djamal ketika ditemui di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Ia menjelaskan adanya pembatasan itu secara langsung akan berdampak pada ongkos kenaikan transportasi barang seperti kebutuhan pokok. Ia memperkirakan jika pembatasan itu dibarengi dengan kesuksesan melakukan konversi dari BBM ke Gas maka dampaknya bisa lebih ditekan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun ia mengatakan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah ternyata cukup 'ribet'. Menaikkan harga BBM lebih mudah meski ada risiko inflasi namun bisa mencegah adanya penyeleundupan dan penyimpangan.
"Kalau sekarang ini kan ada alternatif konversi gas mesti dihitung lagi inflasinya, namun kalau saya kalau pembatasan nanti bagaimana ngawasinya yang beli itu kendaraan umum semuanya," ungkap Djamal.
Menurutnya, ketika ada perbedaan harga premium maka nantinya harus dicegah segala bentuk penyimpangan. "Nanti ada penyelundupan , dalam pengertian ada yang tidak beres, nakal, penyimpangan, bisa ngawasin tidak? kalau tidak bisa ancur semua," terangnya.
"Praktisnya itu naikan saja, bukan saja andil inflasinya jelas udah gitu gampang ngawasinnya. Simple aja," imbuh Djamal.
Lebih jauh Djamal mengatakan BPS akan melakukan simulasi angka inflasi ketika pemerintah jadi melakukan pembatasan. "Kita sedang minta data ke Pertamina berapa sih penggunaan premium untuk kendaraan pribadi setelah itu sudah lengkap baru kita simulasikan," jelas Djamal.
(dru/hen)
