Hal ini disampaikan oleh SBY dalam Raker Pemerintahan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
"Tadi para bupati, walikota, dan gubernur mengatakan gajinya tidak dinaikkan. Saya minta Menteri Keuangan dan Menko Perkonomian melihat hal ini dengan baik," kata SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, SBY juga meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah adanya kongkalikong atau kolusi penggunaan anggaran dalam APBN dan APBD. Presiden meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta BPKP untuk memeriksa semua penggunaan anggaran.
"Saya juga minya BPK, KPK, dan BPKP memeriksa mark up pengadaan barang di semua instansi pemerintahan, semua! Jangan main-main sama mark up!," tegas SBY.
Dalam kesempatan tersebut, SBY menyatakan sasaran APBN. Pertumbuhan ekonomi APBN 2012 ditargetkan 6,7%, inflasi 2012 adalah 5,3%. Kemudian pengangguran juga ditargetkan 6,4-6,6%. Lalu Kemiskinan juga ditargetkan menjadi 10,5-11%.
"Namun ketika ingin mencapai sasaran ini. Banyak tantangan yang dihadapi seperti krisis Eropa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam kenaikan harga minyak," tukas SBY.
(dnl/ang)











































