Beberapa BUMN Bisa Keroyok Pengelolaan Inalum

Jakarta - Kerja sama pemerintah Indonesia dengan pihak Jepang di PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum), dipastikan tidak berlanjut. Melalui mekanisme tender, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengeroyok kepemilikan Inalum dan dapat dimanfaatkan secara optimal, baik pengoperasian produksi alumumiun atau energi pembangkit (power plant).

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP akan melakukan tender hak pengelolaan. Dahlan pun siap jika beberapa BUMN bermitra dalam memenangkan tender tersebut.

"Pemerintah kan sudah putuskan tidak perpanjang. Nah, siapa yang diberi hak pengelolaan? Saya denger dari Menkeu, itu PIP atas nama pemerintah," katanya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/1/2012).

"Tentu PIP tidak mengoperasikan. Karena bukan industri. PIP akan tenderkan atau menyerahkan kepada BUMN. Kita ikut tender. Bisa saja menggandeng (sesama BUMN)," tambah Dahlan.

Secara tersirat, Dahlan mengharap PT PLN (Persero) adalah BUMN yang memenangkan tender. Karena pembangkit listrik Asahan II yang berada dalam proyek Inalum, bermanfaat untuk menambah daya PLN.

"PLN sangat minat operasikan, Karena terjadi integrasi sistem PLN, dan akan saling membantu kalau PLN kurang daya. Dan akan mudah dipakai oleh rakyat," tuturnya. Asahan II memiliki kapasitas cukup besar, sekitar 600 mw.

Jika PLN memenangkan tender, PLN akan mengelola pembangkitnya saja. Sedangkan pengelolaan industri alumunium diserahkan ke BUMN lain.

"Kalau yang lain bisa saja Antam, Timah atau siap. Nanti tergantung tender kan. Mana yang harganya terbaik. Negara kan serahkan Rp 2 triliun, dan nanti miliki secara penuh," tegas Dahlan.

Selain BUMN, menurut info yang didengar Dahlan, banyak perusahaan swasta yang minat dalam pengelolaan Inalum. Meski Dahlan tidak menyebut indentitas swasta yang dimaksud.

"Swasta banyak. Saya denger-denger aja. Kalau bisa jatuh ke BUMN. Karena ini perusahaan negara, tinggal tentukan BUMN harus bayar berapa," imbuhnya.

(wep/ang)