Walah! Petani Lagi Panen Tapi Pasar Digempur Bawang Impor

Solo - Para petani bawang saat ini sedang megalami panen. Namun para petani malah tak menikmati untung berarti, sebab pasar lokal terus digempur oleh bawang impor.

Dalam kunjungan ke Pasar Gede, Solo bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Anggota Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan bawang merah merupakan barang yang bebas untuk diimpor saat ini. Artinya tidak dilarang barang tersebut masuk ke dalam negeri. Namun demikian tetap ada pengecualian jika kementerian terkait mengajukan proteksi jika ketersediaannya di dalam negeri sudah sangat mencukupi.

"Saat ini di semua sentra produksi bawang merah di tanah air sedang panen raya. Dalam kondisi seperti ini seharusnya Menteri Pertanian saat ini segera mengirimkan surat proteksi kepada Menteri Perdagangan agar tidak mengizinkan impor bawang merah. Tanpa itu berarti Menteri Pertanian lalai dan sama saja membunuh petani bawang," ujar Aria di Pasar Gede, Solo, Jumat (20/1/2012).

Aria mengatakan Komisi VI DPR pada Selasa (24/1/2012) mendatang akan menerima audiensi Asosiasi Petani Bawang Merah Cirebon, Asosiasi Petani Bawang Merah Brebes, Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia, dan Dewan Bawang Nasional. Audiensi itu terkait keluhan petani dengan adanya impor bawang merah di saat terjadi panen raya.

"Jika Kementerian Pertanian selalu memantau pertanian rakyat, seharusnya hal-hal seperti itu sudah menjadi masalah lagi. Artinya Menteri selalu punya data bahwa memang hasil pertanian tertentu benar-benar sedang melimpah dan perlu diproteksi agar tidak merusak harga pasar dan tidak merugikan petani," lanjut Bima.

Sementara itu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku hingga saat ini belum menerima permintaan proteksi produk. Pihaknya masih akan melakukan pengecekan data lebih mendalam terkait masalah tersebut. Jika memang nantinya produksi dalam negeri melimpah maka impor akan dilarang.

"Jujur saja kami sedang akan melakukan pendalaman data mengenai itu. Impor barang, termasuk bawang merah itu. suatu hal yang lazim dilakukan. Namun jika dari data yang ada ternyata produksi dalam negeri saja sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri, buat apa impor. Kami pasti akan melarangnya," ujarnya.

(mbr/dnl)