UE: Defisit Tak Boleh Lampaui 0,5% PDB Nominal

Brussel - Pertemuan informal para kepala negara dan pemimpin pemerintahan UE di Brussel menghasilkan perjanjian baru yang mengatur defisit anggaran tidak boleh melampaui 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal.

Perjanjian Mengenai Kestabilan, Koordinasi, dan Pemerintahan dalam Uni Ekonomi dan Moneter ini bertujuan untuk memperkuat disiplin fiskal melalui pengenalan sanksi otomatis dan pengawasan lebih ketat melalui Balanced Budget Rule (Aturan Anggaran Berimbang, red).

Perjanjian baru ini mensyaratkan anggaran nasional harus berimbang atau surplus. Hal ini akan tercapai jika defisit struktural tahunan pemerintah tidak melebihi 0,5% dari PDB nominal. Perjanjian ini difinalisasi oleh semua negara anggota, kecuali Inggris Raya dan Republik Ceko.

Jika negara anggota menyimpang dari aturan ini, mekanisme koreksi otomatis akan diberlakukan. Mekanisme ini akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif parlemen nasional, demikian siaran pers UE yang diterima detikfinance Selasa petang atau Rabu (1/2/2012).

Selanjutnya, negara anggota harus memasukkan Aturan Anggaran Berimbang ini ke dalam sistem hukum nasional mereka, lebih dianjurkan di tingkat konstitusi. Tenggat untuk implementasinya paling lambat satu tahun setelah berlakunya perjanjian.

Jika negara anggota gagal tepat waktu beralih ke Aturan Anggaran Berimbang, Mahkamah UE memiliki yurisdiksi untuk mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Keputusan mahkamah mengikat dan jika tidak dilaksanakan dapat disusul dengan denda sampai 0,1% dari PDB.

Jumlah denda ini akan dibayarkan ke Mekanisme Stabilitas Eropa jika mata uang negara yang bersangkutan adalah Euro. Denda untuk negara-negara UE non-Euro akan dimasukkan ke anggaran umum UE.

Negara-negara pihak dalam perjanjian baru tersebut akan melaporkan rencana penerbitan utang publik mereka kepada Komisi dan Dewan Eropa. Mereka akan berkoordinasi antara mereka sendiri dan dengan lembaga-lembaga UE mengenai reformasi ekonomi utama yang akan dilakukan.

Negara-negara anggota kawasan Euro akan melakukan pertemuan sekurangnya dua kali dalam setahun dan akan memilih ketua KTT kawasan Euro dengan suara mayoritas sederhana. Laporan mengenai pertemuan akan disampaikan kepada Parlemen Eropa. Ketua Parlemen Eropa dapat diundang untuk didengar pada KTT tersebut.

Perjanjian ini akan ditandatangani pada Maret 2012 dan akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh sedikitnya 12 negara anggota kawasan Euro.

Perjanjian ini akan mengikat secara hukum sebagai suatu perjanjian internasional dan terbuka untuk negara-negara UE yang belum menandatangani dari awal. Diharapkan perjanjian ini sudah dimasukkan ke dalam hukum UE dalam lima tahun sejak diberlakukan.

Presiden Dewan Eropa Herman van Rompuy dalam pernyataannya seusai pertemuan mengatakan bahwa keputusan sejumlah bidang itu dalam rangka untuk lebih memulihkan kepercayaan ekonomi.

"Kita menyadari bahwa stabilitas keuangan saja tidak cukup untuk keluar dari krisis ekonomi. Kita harus berbuat lebih banyak, khususnya pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," ujar Van Rompuy.

Van Rompuy menamai kebijakan tersebut sebagai "konsolidasi fiskal ramah pertumbuhan" dan "pertumbuhan ramah lapangan kerja".

"Apa maksudnya ini? Pemangkasan defisit, namun bukan memangkas investasi kita untuk masa depan. Meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan kita, sambil membuatnya semakin atraktif agar mereka menyerap tenaga kerja," pungkas Van Rompuy.
(es/es)