Infrastruktur Minim, Pertumbuhan 6,5% di 2011 Tak Maksimal

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejatinya mampu lebih tinggi dari 6,5% seperti yang telah dicapai 2011. Asal infratruktur memadai, ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 8%.

"Kita ngeluh ekonomi seperti ini saja tumbuh 6,5%. Kalau bisa, harusnya 8%, namun harus ada ketersediaan infratruktur dan listrik," kata Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Muhammad Chatib Basri di hotel Borobudur, Jakarta, Senin (6/2/2012).

Pekerjaan rumah infrastruktur memang sudah lama disuarakan banyak pihak. Pasalnya investasi baru sering terhambat, saat listrik tidak tersedia, jalur transportasi tidak memadai, hingga pelabuhan yang tak layak.

"Yang jelas, bisnis kalau kompetitif, pasti biaya lebih murah. Bangun pabrik, dan untuk mendistribusikan barang ke port, tapi tidak siap. Hingga harus menunggu, menjadikan biaya mahal," tuturnya.

Ia menyarankan agar pemerintah menambah belanja infrastruktur. Kalau perlu defisit anggaran diperbesar dari catatan terakhir 1,5%. Namun dengan syarat alokasi belanja harus masuk sektor infrastruktur.

"Realoksi APBN ini mendesak. Menurut saya, Indonesia defisit 1,5% nggak apa. Kalau perlu diperbesar, 2,5% paling tinggi. Asal infrastruktur," ucap Chatib.

"Diibaratkan perusahaan, kalau perusahaan nggak utang berarti nggak ekspansi. Utang kita juga kecil, 25% (dari total PDB). Dan kalau growth lebih tinggi, maka utang per PDB kita turun," paparnya.

Kebijakan insentif pajak juga bisa diterapkan pemerintah pada sektor infrastruktur. Misal untuk pengembangan infrastruktur di timur Indonesia. Tentu ini akal mempercepat pembangunan infratruktur, tidak hanya selektif di wilayah tertentu agar lebih merata.

BPS memang telah menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5% ini membentuk nilai PDB sepanjang 2011 adalah sebesar Rp 7.427 triliun. Naik dari nilai PDB di 2010 yang sebesar Rp 6.436 triliun.

Sumbangan pertumbuhan ekonomi di 2011 adalah dari ekspor sebesar 13,6%, lalu diikuti impor 13,3%, investasi 8,8%, konsumsi rumah tangga 4,7%, dan belanja anggaran pemerintah 3,2%.

(wep/hen)