.webp)
Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin mengatakan, ketujuh gubernur siap membantu surplus 10 juta ton beras terwujud, asalkan dalam proses mewujudkan ketahanan pangan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat disempurnakan atau diperbaiki.
"Kami berdialog khusus dengan Gubernur Jawa Barat, di sela-sela istirahat makan siang, berkaitan dengan persoalan lahan pertanian, yang selama ini telah dipayungi oleh undang-undang No.41 tahun 1999, belum berjalan sama sekali. Undang-undang belum efektif berjalan. Untuk saat ini, kondisi pemerintahan kita perlu penguatan aturan yang detil dan menyeluruh untuk mengikat regulasi di daerah," tutur Ma'mur dalam keterangannya, Kamis (9/2/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketujuh gubernur itu mendesak kepada pemerintah pusat agar turut menyelesaikan persoalan yang menghambat proses-proses produksi pertanian di daerah. Persoalan yang ingin diselesaikan adalah memperbaiki sarana prasarana pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian. Keinginan gubernur ini diakomodasi, dan untuk sementara sudah masuk dalam kesimpulan rapat yang akan ditindak lanjuti di tahap berikutnya dengan pemerintah.
Dikatakan Ma'mur, Perum Bulog juga meminta kepada pemerintah untuk mendukung kinerjanya dalam mendukung kesejahteraan petani, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan HPP (harga pembelian pemerintah) gabah/beras pada tingkat harga yang melindungi pendapatan petani.
"Kami sangat senang dengan antusias dan kesiapan para gubernur dalam mendukung program ketahanan pangan secara nasional. Bahkan desakan larangan impor pun juga keluar dari mereka terkait dengan produk pertanian dan pangan. Dan mereka siap atas segala konsekuensi produksi dan diversifikasi pangan apabila memang impor pertanian dan pangan dihentikan," kata Ma'mur.
(dnl/hen)
