Yunani Rusuh, Parlemen Setujui Paket Penghematan Anggaran

Athena - Parlemen Yunani akhirnya menyetujui paket penghematan anggaran sebagai syarat mendapatkan dana talangan sehingga negara tersebut bisa terhindar dari gagal bayar. Persetujuan tersebut diberikan di tengah kerusuhan yang melanda negara Eropa tersebut.

Kebijakan tidak populer itu disetujui melalui voting yang dilakukan oleh anggota parlemen Yunani. Sebanyak 43 deputi dari dua partai pemerintahan Perdana Menteri Lucas Papademos (sosialis dan konservatif) membelot dan menolak kebijakan tersebut, sehingga menghadapi sanksi pemecatan.

"Dari 278 deputi yang hadir, 199 mendukung dan 74 menolak," ujar juru bicara parlemen Yunani, Philippos Petsalnikos seperti dikutip dari AFP, Senin (13/2/2012).

Voting itu dilakukan berbarengan dengan kekisruhan yan melanda negara tersebut. Gedung-gedung biskop, kafe, pertokoan, bank-bank di pusat kota Athena dilempari bom molotov.

Pemadam kebakaran menyatakan, sekitar 10 gedung terbakar di pusat Athena, sebagian besar oleh bom molotov yang dilempar oleh pada demonstran yang mengenakan masker. Para demonstran itu sudah hadir menolak kebijakan penghematan sejak krisis dimulai. Kementerian Kesehatan mengatakan, 54 orang luka-luka akibat peristiwa tersebut.

Para petugas pemadam kebakaran juga tidak bisa mengintervensi karena banyaknya massa yang berdemo dan kerusuhan yang terjadi di jalanan sekitar gedung parlemen. Menurut pihak kepolisian, sekitar 80.000 demonstran berkumpul di Athena, dan 20.000 lagi berdemo di kota kedua Yunani, Thessaloniki.

Menteri Keuangan Yunani Evangelos Venizelos mengatakan kepada parlemen mereka harus menyetujui rencana pemerintah untuk mengamankan dana penyelamatan sebesar 130 miliar euro dari Uni Eropa dan IMF. Jika tidak, maka Yunani terancam mengalami gagal bayar.

"Situasinya sangat jelas. Pada tengah malam sebelum pasar buka, parlemen Yunani harus mengirimkan pesan bahwa negara kami dapa dan akan (mendukung kesepakan utang)," ujar Venizelos.

Kebijakan penghematan Yunani itu mendapat protes keras karena akan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat Yunani. Kebijakan yang pahit itu antara lain termasuk pemangkasan upah minimum hingga 22% (32% untuk pekerja di bawah 25 tahun), deregulasi pasar tenaga kerja sehingga semakin mudah melakukan PHK dan paket reformasi perpajakan serta pensiun.

(qom/qom)