China dan AS Incar Jembatan Selat Sunda, Hatta Minta Tender

Jakarta - Investor besar dari negara ekonomi maju China dan AS berniat untuk membantu pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Untuk pemilihannya, pemerintah minta dilakukan tender.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (13/2/2012).

"Kita silakan saja, yang realistis saja, jangan tertarik tapi nggak realisasi. Jadi menurut saya bisa kita tenderkan dan kita lihat mana yang baik dan mungkin, silakan saja," jawab Hatta saat ditenya apakah akan memilih BUMN China atau investor Amerika Serikat untuk membangun JSS.

Menurut Hatta, proyek JSS diprakarsai oleh pengusaha Tomy Winata dengan menggandeng 2 Pemda yaitu Banteng dan Lampung. Tomy Winata diberikan prioritas untuk menjadi pemenang tender dengan kompensasi berupa tambahan nilai paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus), atau hak menyamakan penawaran (right to match), atau pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh pemenang lelang.

"Saya tidak menunjuk perusahaan, tapi ini pemrakarsa 2 provinsi Banten dan Lampung, Banten dan Lampung ini berkonsorsium dengan Artha Graha, silakan saja. Tapi tetap saja harus tender, karena dia permrakarsa dapat right to match, atau 10 persen, normal saja, karena dia mengeluarkan dana untuk melakukan kajian, silakan saja," pungkasnya.

Seperti diketahui Artha Graha Network masuk dalam konsorsium Pemda Banten-Lampung yang menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Tomy Winata sebelumnya mengatakan pihaknya masih menghitung secara detil soal biaya yang harus dikeluarkan terkait FS proyek JSS. Namun secara kasar, berdasarkan standar internasional membutuhkan dana 3-4% dari total proyek yang nilainya Rp 100 triliun atau Rp 3-4 triliun.

Ia juga telah merogoh koceknya hingga Januari 2012 sebesar US$ 60 juta termasuk untuk modal pra-studi kelayakan (pra FS) pembangunan JSS. Pra studi kelayakan merupakan tahap awal sebelum fase FS, pemerintah memberi waktu 2 tahun kepada pemrakarsa menyelesaikan FS JSS sebagai bagian dari persiapan proyek.

Dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diatur beberapa hal antaralain penyiapan proyek keseluruhan harus selesai dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.

Selain itu jika pemrakarsa dalam hal ini konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha tidak menjadi pemenang pelelangan proyek, maka mereka berhak memperoleh kompensasi biaya penyiapan proyek termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh pemenang tender.

Sebelumnya, Tomy Winata mengatakan investor yang sudah menyatakan kesiapannya membiayai mega proyek senilai Rp 100 triliun lebih ini adalah Bank BUMN China. Selain China, ada investor swasta dari Korea Selatan (Korsel) yang tak bisa sebutkan namanya, yang juga berminat membiayai proyek ini.

"Memang yang sudah menyampaikan minat dan siap mendukung finance-nya kepada kami diantaranya RRT (China), Korea, Jepang, Amerika, Singapura, Malaysia yang sudah ada meeting noted-nya menyatakan siap ke kami, adalah BUMN Bank RRT, serta swasta Korea Selatan," kata Tomy.


(nia/dnl)