Produktivitas Petani Tebu Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Pemerintah diimbau membuat kebijakan baku yang mengatur peningkatkan produktivitas petani gula. Pasalnya produksi tebu Indonesia saat ini terus mengalami penurunan sehingga angka impor gula terus meningkat. Hal itu ironis mengingat Indonesia pernah menjadi eksportir kedua terbesar di dunia pada kurun waktu 1945-1968. “Produktivitas lahan pertanian terus menurun sehingga produksi kita hanya mencapai 1,9 juta ton dari total kebutuhan nasional 3,2 juta ton. Kalau produksi nasional bisa meningkat, maka kita tidak perlu impor lagi. Dengan demikian peningkatan produksi harus menjadi agenda penting bagi pemerintah,” ujar Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sutrisno Iwantono di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu (31/7/2004).Jika produktivitas petani tebu bisa ditingkatkan ke tingkat normal, menurut Sutrisno, maka secara tidak langsung akan menurunkan biaya produksi. Sehingga harga jual gula bisa menurun dan bersaing dengan luar negeri yang mendapat subsidi dari pemerintahnya. Pada kesempatan itu pengamat ekonomi dari Indef Bustanul Arifin menuturkan banyaknya inefisiensi di pabrik gula nasional. Bahkan, lanjut dia, dari 63 pabrik tebu di Indonesia, hanya 12 yang dapat dikategorikan efisien. “Untuk itu perlu revitalisasi industri gula. Sebenarnya pemerintahan Gus Dur dulu pernah menyusun langkah akselerasi industri gula, tapi sayangnya tidak pernah dilanjutkan oleh pemerintah sesudahnya,” ujar Bustanul.Untuk itu dia mendesak pemerintah segera menyusun aturan untuk meningkatkan produktivitas petani. Misalnya dengan mengalokasi nilai tertentu di APBN yang didapat dari bea masuk gula. “Jadi biaya BM gula ya harus digunakan untuk revitalisasi industri gula. Ini dipastikan bisa merehabilitasi industi gula,” ujarnya. Dia juga memperkirakan akselerasi peningkatan produksi gula hanya akan memakan biaya sekitar Rp 500 miliar. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan persoalan gula memang menyangkut kebijakan ekonomi. Jika kerangka yang dijadikan acuan buruk maka akan membawa dampak yang cukup signifikan. “Jadi mudah diselewengkan,” ungkap Bustanul.Untuk itu pemerintah baru diimbau untuk membuat pondasi yang kokoh bagi seluruh industri nasional. Selain itu pemerintah baru harus tegas dalam membenahi birokrasi di dalam tubuh pemerintahan. “Semua pejabat yang terlibat harus dijerakan. Yang harus diingat gula hanya salah satu kasus, masih banyak kasus lainnya,” ujar dia. (nit/)