DPR Usul BLT Disebar Melalui Transfer Bank

Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih membahas konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan tahun ini. Salah satunya adalah menerapkan konsep ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Menurut anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Satya W Yudha, untuk subsidi langsung, polanya tidak boleh seperti BLT biasa, melainkan seperti ATM.

"Jadi subsidi langsung ini harus transparan, tidak menggunakan pola BLT. Orang diberikan kartu semacam ATM, conditional cash transfer. Itu diberikan ATM, transfer melalu bank, kalau yang dipelosok bisa melalui BRI," ujarnya kepada detikFinance, Senin (5/3/2012).

Ia menyatakan, pada minggu-minggu ini pemerintah dan DPR akan mengutamakan pembicaraan mengenai alokasi penghematan anggaran akibat adanya kenaikan harga BBM atau pembatasan subsidi BBM. Menurutnya, terdapat 3 sektor yang wajib ditambah anggarannya dari penghematan tersebut.

"Kita minta hasil dari penghematan tersebut untuk infrastruktur migas, transporatasi darat, ketiga subsidi langsung," katanya.

Guna memenuhi ketiga sektor ini, Satya meminta agar pemerintah dapat menghitung betul jumlah yang proporsional sehingga tidak ada satu sektor saja yang mendapatkan alokasi lebih banyak dibandingkan yang lain.

"Dana untuk BLT itu tidak boleh melebihi dari uang penghematan itu. Kalau untuk BLT lebih dari Rp 30 triliun, itu terlalu besar. Sesuai porsinya saja, yang jelas untuk 3 prioritas itu," tegasnya.

Dengan sistem semacam ini, lanjut Satya, selain membudayakan gemar menabung di kalangan masyarakat menengah bawah, melainkan juga menghindari adanya otoritas Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang memberikan peluang penyelewengan.

"Sistem ini akan menyebabkan masyarakat gemar menabung juga karena subsidi tidak dipaksa habis begitu saja, dan mencegah manipulasi dari otoritas-otoritas KSK, jadi yang sudah meninggal masih dikasih BLT," pungkasnya.

(nia/ang)