DPR Tak Setuju Pemerintah Ngutang Lagi

Jakarta - Komisi XI DPR tidak setuju dengan rencana pemerintah menambah utang untuk menutup pelebaran defisit dalam APBN-P 2012. Defisit mampu ditutup dengan sisa anggaran lebih yang dimiliki pemerintah di tahun sebelumnya.

"Yang saya dengar defisit mau ditambah, saya tidak setuju," tegas Ketua Komisi XI Emir Moeis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Emir menilai meningkatnya defisit ini masih bisa ditutupi dari sisa anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun sebelumnya, yang masih belum terserap optimal.

"Sisa anggaran masih banyak gitu, penyerapan anggaran masih di bawah 90 persen. Ngapain defisit-defisit, ngejual SUN (Surat Utang Negara), ngejual ORI (obligasi ritel). Tidak terpakai duitnya, malah kita musti bayar bunganya," ujarnya.

Menurut Emir, bila memang sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menutup pelebaran defisit, pemerintah lebih baik menerbitkan obligasi infrastruktur saja. Pasalnya, obligasi ini lebih efektif dibanding obligasi negara.
 
"Boleh tapi jual ORI. Dari dulu saya bilang kalau jual obligasi yang langsung ke proyek, kalau-kalau nanti ngalor-ngidul tidak karuan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan menambah jumlah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sekitar Rp 40-50 triliun, untuk menutupi pelebaran defisit dari 1,5% dalam APBN 2012 menjadi 2,2 plus minus 0,2% dalam APBN perubahan 2012.

"Maksimum Rp 40-50 triliun itu dalam bentuk SBN baru yang kita akan terbitkan kalau seandainya defisit akan melebar, defisitnya itu mungkin akan berada pada kisaran plus minus 0,2 dari 2,2 persen," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, di kantornya, minggu lalu.

Ia menyatakan, surat utang yang akan diterbitkan ini diprioritaskan dalam denominasi rupiah. Namun, komposisi antara surat utang denominasi valas dan rupiah belum dikaji lebih lanjut.

"Itu belum diputuskan tapi memang kita lebih mengarah pada rupiah, kita juga jaga bahwa ini adalah satu jumlah yang sustainable karena kita kan tahu bahwa SBN yang juga jatuh waktu yang musti diperpanjang, yang lalu pun ada jumlah netto yang mau kita tambah, jadi secara nasional. Kalaupun meningkat tidak lebih dari Rp 40-50 triliun," paparnya.

(nia/dru)