.webp)
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) membebaskan pegawainya untuk mengungkap kenakalan teman-teman sesama pegawai pajak. Namun disertai bukti dan fakta yang jelas, bukan merupakan fitnah.
Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi ketika ditanya mengenai keinginan Ajib Hamdani untuk mengungkapkan siapa saja pegawai pajak yang memiliki rekening mencurigakan.
"Terserah dia karena apa karena kita sudah membuka diri. Satu-satunya institusi yang telah membuka diri adalah Kemenkeu, Ditjen Pajak misal whistle blowing system tapi jangan fitnah pengaduan itu harus faktual, ada fakta hukum," ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (8/3/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu yang harus kita cegah makanya ada di ketentuan itu yang harus didukung oleh fakta hukum, bukti autentik yang bisa dipakai sebagai dasar penindakan lebih lanjut. Tentu ada seleksi juga di penerima laporan dalam hal ini Itjen, karena itu akhirnya penanganannya di Itjen. Tentu Itjen tidak akan menindaklanjuti tanpa ada fakta dan dasar," tegasnya.
Dengan sistem ini, lanjut Dedi, nilai-nilai Kementerian Keuangan dapat dijalankan.
"Justru semua ini jangan dilihat dari angle negatif tetapi positif dimana mendorong nilai-nilai Kemenkeu menjadi keseharian bagi aparat seperti integritas, profesionalisme," pungkasnya.
Sebelumnya, seorang pegawai pajak bernama Ajib Hamdani disebut-sebut memiliki rekening hingga Rp 17 miliar. Rekeningnya menggelembung sejak bertugas di KPP Pratama Kelapa Gading pada 2007. Ajib pegawai Ditjen Pajak golongan III-A. Ajib merasa 'dikerjai' rekannya di kantor pajak. Ajib pernah mengungkapkan akan membuka kebobrokan Ditjen Pajak.
Ajib menjelaskan, tidak mungkin dari 1.000 orang pegawai Pajak semuanya bersih. Pasti ada kemungkinan yang masih bermain. Sayangnya, selaku orang yang pernah berkecimpung di Pajak, Ajib enggan membuka siapa yang terlibat. Kalaupun ada, dia akan membukanya ke polisi.
(hkm/dru)
