.webp)
Pemerintah mengurangi anggaran belanja kementerian dan lembaga Rp 18,8 triliun hingga Rp 22 triliun sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Dari jumlah itu, kurang lebih Rp 240 miliar dihemat dari anggaran kementerian kelautan dan perikanan untuk dialihkan ke subsidi langsung.
Seperti diketahui total anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di 2012 sebesar Rp 5,99 triliun. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Cicip Sutardjo mengatakan tahun lalu kementeriannya sudah menghemat anggaran Rp 289 miliar.
"Kemerin ada imbauan dari perintah (Presiden SBY), untuk bisa yang dikatakan sharing the pain untuk bisa memabantu subsidi ini, sehingga kita harus mengembalikan penghematan ini sebanyak Rp 240 miliar, itu posnya macam-macam dari pos jalanan, terminal, jasa konsultasi dan lain-lain," katanya di sela-sela pelantikan pejabat KKP di kantornya, Jumat (9/3/2012)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ada beberapa hal yang sudah diprogramkan antara lain raskin, perumahan untuk nelayanan (KPN) besarannnya Rp 1,6 triliun. Untuk perumahan kita melakukan pembaruan, kita membuat suatu komplek kusus untuk para nelayan dan lokasi itu banyak dan itu ada di 22 kabupaten. Nanti di kompleks tersebut ada sekolah, pusat kesehatan (posyandu), listrik, air dan juga sebagainya. Kita membangunkan perumahan itu mulai tahun ini," katanya.
Cicip juga menambahkan pihaknya akan mengupayakan agar para nelayan yang memiliki kapal-kapal diatas 30 GT tetap mendapat BBM (solar) subsidi.
"Sudah ada Perpres No. 15 tahun 2012, diamanat perpres tersebut mengatakan BBM bersubsidi hanya diberikan kepada kapal yang bobotnya 30 GT ke bawah. Tetapi saya sudah beberapa kali repat dengan menko perekonomian untuk meangguhkan Perpres No. 15 tadi, sehingga BBM bersubsidi akan berjalan terus sampai 100 GT," katanya.
Selain itu, untuk tahun ini dari sisi volume BBM subsidi untuk nelayan hanya dipatok 1,8 juta kiloliter. Padahal pihaknya mengusulkan alokasi volume BBM subsidi untuk nelayan bisa mencapai 2,5 juta kilo liter.
"Besarannya itu dalam kilo liter, yaitu 1, 8 juta kiloliter, sebenarnya kita minta 2,5 juta kilo liter tetapi yang disetujui oleh kemetrian ESDM hanya 1,8 juta kiloliter. Itu jatahnya, 1 tahun ke depan dan mulai Januari sudah didistribusikan," katanya. (hen/dnl)
