Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Malang Syamsul Maarif mengatakan dalam anggaran belanja, Indonesia belum serius untuk prioritaskan inovasi litbang. Hingga 2010, dana belanja untuk inovasi litbang sebesar Rp 1,9 triliun.
Ia menuturkan meskipun sudah naik 200% dalam lima tahun terakhir, akan tetapi jumlah tersebut masih minim yaitu hanya 1% (0,07%) dari Produk Domestik Bruto (PDB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syamsul menambahkan untuk jumlah peneliti, Indonesia masih di bawah negara Asia bahkan kawasan Asean. Menurutnya, Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Seharusnya, dengan keunggulan jumlah penduduknya, Indonesia bisa mencetak jumlah peneliti lebih banyak.
Ia membandingkan dibandingkan jumlah penduduk, Indonesia hanya mampu mencetak 200 peneliti untuk 1 juta penduduk. Hal ini beda dengan Singapura yang bisa mencetak 500 ribu peneliti untuk 1 juta penduduk. Begitupun dengan Malaysia yang bisa menghasilkan 503 peneliti untuk 1 juta penduduknya.
"Jepang bisa mencetak 839 ribu peneliti untuk 1 juta penduduk. Pemerintaah Jepang menyediakan belanja untuk litbang sebesar 30% dari PDB. Untuk artikel ilmiah yang dipublikasikan, Indonesia juga masih sedikit yaitu 0,9 artikel per 1 juta penduduk," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan inovasi litbang. Ia mencontohkan Iran yang berhasil dalam membangun inovasi litbang melalui perguruan tinggi meskipun negera tersebut terkena embargo.
Lanjutnya, perguruan tinggi harus diberikan kebebasan untuk melakukan riset sehingga kontribusinya bisa maksimal.
"Sektor BUMN juga harus dilibatkan dalam pengembangan inovasi litbang. Swasta dan BUMN bersedia mendukung penelitian. Tapi, juga harus pikirkan insentif buat mereka. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perguruan tinggi juga harus mencetak enterpreneur berbasis teknologi Ini yang kita butuhkan," kata Hatta.
Hatta menuturkan juga harus ada perhatian dalam menjalankan tiga pilar penting yaitu konektivitas, strategi inisiatif, serta mempercepat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan Ilmu pengatahuan teknologi (Iptek). Konektivitas ini diperlukan antara sinergi pemerintah pusat dan daerah sehingga terbentuk koordinasi percepatan pembangunan. Hal ini pun tidak menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan karena banyak SDM di daerah-daerah yang unya potensi.
Ia menambahkan, strategi inisiatif dibutuhkan dalam membuat keputusan penting, seperti mencari investor untuk inovasi litbang. "Kalau mempercepat kemampuan SDM dan Iptek sehingga bisa bersaing dan tidak tertinggal dalam kompetisi global," paparnya.
(wep/wep)