SDM RI Masih Tertinggal Dibanding Negara Asteng

Jakarta - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini berada di peringkat 111 dari 177 negara. Meski tidak terlalu buruk, kualitas manusia Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.Hal ini disampaikan Direktur Perencanaan Makro Menneg PPN/Bappenas Bambang Prijambodo dalam dialog nasional tentang Upaya Pencapaian Pembangunan Milenium (Millenium Development Goal/MDG) di Gedung Beppenas, Jl. Suropati, Jakarta, Kamis, (5/8/2005).Dengan kondisi tersebut, kata dia, ke depan Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan di kawasan Asia. Tantangan itu, pertama, dari meningkatnya jumlah penduduk, di mana jika tidak disertai langkah pengendalian yang tepat jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 diperkirakan mencapai 300 juta jiwa atau naik 45 persen dibanding tahun 2000.Dengan jumlah penduduk sebesar itu membutuhkan pangan, sandang, dan papan yang cukup besar. Disamping itu struktur penduduk yang makin menua membutuhkan lapangan kerja yang semakin banyak.Kedua, berasal dari penyebaran penduduk yang tidak merata. Jika pembangunan terus berpusat di jawa, maka sebagian besar dari jumlah penduduk akan bermukim di Jawa. Jika pada tahun 2000, lebih dari 120 juta orang bermukim di Jawa dan Bali tanpa adanya perubahan dalam pembangunan daerah, maka pada 2025 penduduk yang bermukim di Jawa akan meningkat jadi 180 juta orang.Hal ini akan menurunkan daya dukung Jawa sebagai daerah penghasil beras dan lahan pertanian yang subur. Selain itu, kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa akan melebar karena kegiatan ekonomi akan semakin berpusat di Jawa. Dan ketiga, kualitas sumber daya manuasia yang masih belum merata. IPM ini, tambah Menneg PPN/Kepala Beppenas Kwik Kian Gie, berdasarkan laporan dari Indonesian Human Resource Development (HDR) 2004 yang diluncurkan dua minggu lalu, di mana disebutkan IPM Indonesia di level 66 dengan disparitas antar daerah yang tinggi-rentang antara 76 di Jakarta Timur hingga 47 di kabupaten Jaya Wijaya.Dengan laporan HDR 2004 diperkirakan perlu adanya tambahan alokasi dana sekitar tiga persen dari PDB atau Rp 55 triliun dari kondisi yang sekarang, atau dengan kata lain total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 133,7 triliun atau 5,8 persen dari PDB."Dan ini satu jumlah yang sangat besar di tengah-tengah kondisi di Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan ekonomi," kata Kwik.Ditambahkan Kwik, berdasarkan laporan IPM tersebut jelas memberikan gambaran bahwa pencapaian MDG merupakan hal yang cukup sulit tanpa parsitipasi aktif semua pihak.Pemerintah saat ini, lanjut dia, sebenarnya, telah memberikan perhatian yang tinggi pada nilai-nilai yang terkandung dalam MDG seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, penanggunalngan kemiskinan dan lingkungan hidup. Namun diakui dari segi alokasi dana masih belum cukup karena kondisi keuangan negara yang masih sulit.Sayangnya Kwik tidak membeberkan peringkat IPM yang diperoleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam yang tahun lalu peringkatnya masih lebih tinggi dari Indonesia. (mi/)