DPR Larang Raskin Pakai Beras Impor

Jakarta -

DPR meminta pemerintah menyalurkan beras rakyat miskin (raskin) kepada hampir 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) harus menggunakan beras petani lokal. Tahun lalu dan awal tahun ini pemerintah melalui Perum Bulog masih menggunakan beras impor untuk raskin.

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar mengingatkan raskin yang diberikan harus menggunakan beras lokal seluruhnya, Bulog tidak boleh impor untuk memenuhi raskin. Karena berbagai macam insentif telah banyak diberikan kepada Bulog seperti HPP (harga pembelian pemerintah) yang telah dinaikkan dan pengalihan subsidi BBM pun sudah di anggarkan untuk raskin.

Pemerintah berencana menyaluran raskin pada 2012, awalnya jumlahnya sama dengan tahun lalu yakni 3,41 juta ton. Beras raskin sebanyak itu diperuntukkan bagi 17,49 juta RTS namun karena BBM naik maka ditambah alokasinya menjadi 18,5 juta RTS selama 14 bulan dari biasanya 12 atau 13 bulan saja dengan volume 15 kg per bulan per RTS dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram (kg).

"Jika kenaikan BBM tetap dilakukan per 1 April 2012 maka sesungguhnya bertepatan dengan masa panen raya, maka idealnya Bulog dapat dengan mudah menyerap beras dari petani lokal, terlebih jika ditambah anggaran alokasi subsidi BBM harusnya lebih optimal. Sehingga program raskin seluruhnya menggunakan beras petani lokal dapat tercapai," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/3/2012)

Rofi menambahkan jika Bulog dapat menyerap beras dari petani lokal, maka secara tidak langsung telah membantu para petani meningkatkan taraf hidupnya dan tentu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Petani berpotensi menerima BLSM karena merupakan struktur terbesar masyarakat miskin yang mencapai 70%. Selain itu Bulog juga harus memastikan raskin yang diberikan kepada masyarakat berkualitas premium dan merata distribusinya.

"Pemerintah harus memastikan bahwa Bulog serius menata tata lokasi dan tata guna raskin pengalihan alokasi BBM ini. Bulog harus menyediakan raskin yang bagus untuk masyarakat," tegas Rofi.

Seperti diketahui pemerintah melakukan langkah mengantisipasi dampak kenaikan BBM dengan melakukan serangkaian program bersifat kompensasi yang terdiri dari empat macam, yakni bantuan langsung Rp 150.000, penambahan subsidi bagi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) dan subsidi bagi pengelola angkutan umum.

(hen/ang)