Pemerintah & DPR Mulai Ada Titik Temu Soal Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Pembahasan RAPBN-P 2012 antara pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR mulai mengerucut. Pembahasan yang akan menentukan kenaikan harga BBM tersebut kini masih berlangsung.

"Dibanding tadi malam sekarang sudah lebih maju. Tadinya banyak pilihan-pilihan sekarang sudah mengerucut dua pilihan," kata Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng di gedung DPR-RI, Minggu (25/3/2012)

Melchias menjelaskan, pilihan pertama adalah pemberian subsidi energi Rp 178 triliun, dengan perhitungan Indonesia Crude Price (ICP) US$ 105 per barel, dan subsidi listrik Rp 65 triliun. Pada opsi ini tak diberikan lagi sandaran anggaran jika terjadi gejolak minyak di Timur Tengah yang menyebabkan ICP naik.

"Keduam diberikan Rp 228 triliun subsidi energi, didalam ada subsidi BBM, listrik. Nah silahkan pemerintah mengatur itu dan kebijakan menaikan BBM itu seharusnya ditangan pemerintah. Hanya karena di UU APBN 2012 ini saja yang membuat pemerintah tak leluasa mengatur kenaikan (BBM)," katanya.

Pilihan kedua ini kurang lebih sama dengan yang disampaikan pemerintah dalam nota keuangannya di RAPBN-P 2012.

Saat ini pemerintah dan Banggar DPR terus melakukan rapat penentuan kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter yang rencananya akan dilakukan 1 April 2012.

Dalam nota keuangan Rancangan APBN-P 2012, pemerintah mengusulkan belanja subsidi pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 273,15 triliun, melonjak Rp 64,3 triliun atau 30,8% dari alokasi Rp 208,85 triliun di APBN 2012.

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan subsidi BBM dan listrik akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan menyentuh US$ 105 per barel sepanjang tahun atau meleset dari asumsi sebelumnya US$ 90 per barel.

Khusus untuk subsidi BBM, yang meliputi subsidi LPG tabung 3 kg, beban tahun ini diperkirakan mencapai Rp 137,37 triliun atau meningkat Rp 13,78 triliun atau 11,1% dibandingkan alokasi dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 123,59 triliun.

Penambahan subsidi BBM tersebut memperhitungkan langkah-langkah kebijakan penghematan, seperti kenaikan harga per liter premium dan solar, masing-masing dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Kebijakan ini akan berlaku mulai April 2012 dengan volume konsumsi BBM sampai dengan akhir tahun 2012 diperkirakan sebesar 40 juta kiloliter (KL).

Untuk subsidi listrik, pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 48,09 triliun atau 107,1% dari pagu Rp 44,96 triliun menjadi Rp 93,05 triliun. Kenaikan tersebut diimbangi dengan sejumlah kebijakan pengendalian, antara lain menghemat susut jariangan, program diversifikasi pada pembangkit, dan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Penyesuaian TTL bertahap sebesar 3% per triwulan mulai triwulan II tahun 2012.

Sementara itu, aloaksi anggaran subsidi pangan dalam RAPBNP 2012 disusulkan naik Rp5,31 triliun atau 34,1%, dari pagu saat ini Rp15,6 triliun menjadi Rp 20,92 triliun.


(hen/wep)