RI Perlu Belajar Ketahanan Pangan dari Brasil

Yogyakarta - Pada tahun 2002 lalu, negara Brasil dengan penduduk sekitar 50 juta itu sempat mengalami kasus kelaparan kronis. Namun 10 tahun kemudian Brasil berubah menjadi negara eksportir utama pangan ke seluruh dunia.

Program zero hunger (nol kelaparan) yang berfokus pada peningkatan akses pangan dan gizi yang dijalankan selama 10 tahun terrnyata berhasil. Indonesia seharusnya meniru bisa meniru Brasil.

"Program Nol Kelaparan tidak hanya berhasil mengentaskan rawan pangan, tapi juga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran," ungkap Dubes Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares dalam kuliah umum bertema 'Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Masyarakat' di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (9/4/2012).

Menurut dia tugas pemerintah daerah adalah menjamin hak rakyat untuk mendapatkan pangan dan penyediaan stok pangan dalam kondisi darurat. Dalam program Nol Kelaparan, pemerintah Brasil fokus pada peningkatan pertanian skala kecil.

Petani menerima penyaluran kredit, penyuluhan serta pembangunan irigasi di pedesaan. Pemerintah terlibat mencari solusi penyebab struktural dari kerawanan pangan, reformasi agraria, dan upah minimum.

"Program pembagian kartu pangan bagi keluarga miskin yang disertai pemberian bantuan uang tunai lewat program Bolsa Familia juga dilakukan," katanya.

Menurut dia, dari program tersebut berhasil mengurangi angka kerawanan pangan. Kasus gizi buruk pada balita telah berkurang dari 12,5 persen di tahun 2003 menjadi 4,8 persen pada tahun 2008.

Setalah berhasil dalam program Nol Kelaparan lanjut dia, pemerintah mencanangkan program ‘Brasil tanpa Kemiskinan’ yang diluncurkan sejak Juni 2011 lalu. Program ini bertujuan mengentaskan 16,2 juta rakyat Brasil yang masih hidup dalam kondisi sangat miskin.

Caranya dengan memperbesar bantuan tunai untuk 800.000 keluarga miskin. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, air, listrik, pelatihan keterampilan serta bantuan pendanaan untuk keluarga petani miskin.

Menurut Paulo program ketahanan pangan yang dilakukan Brasil bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan hal yang sama. Salah satunya, memprioritaskan ketahanan pangan sebagai kebijakan nasional dengan melibatkan multisektor.

"Kita harus paham mengapa dan di mana orang lapar. Setelah itu memberikan mereka perlindungan sosial sebagai bentuk investasi masa depan, bukan sekedar kegiatan kemanusiaan," pungkas dia.

(bgs/dru)