Deperindag Usulkan 7 Zona Kawasan Bebas di Batam

Jakarta - Menperindag Rini MS. Soewandi menegaskan usulan DPR agar penerapan kawasan bebas dilakukan di seluruh Batam sulit diterapkan saat ini. Alasannya jika diterapkan di seluruh kota dapat memicu kecemburuan di daerah lain. Menurut Deperindag hanya tujuh zona di Batam yang bisa dijadikan kawasan bebas. "Di negara-negara lain yang namanya free trade zone itu terpisah dari perdagangan eceran atau retail. Kalau seluruh kota Batam yang saat ini berpenghuni 500.000 jiwa dijadikan kawasan bebas maka bisa menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain karena daerah itu bebas PPN dan bea masuk," kata Rini Soewandi saat membahas RUU Free Trade Zone di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/8/2004).Disebutkan Rini, saat ini aktivitas perdagangan eceran di kota Batam lebih besar dibandingkan aktivitas industri. Oleh karenanya Deperindag mengusulkan agar FTZ hanya diterapkan di beberapa kawasan saja, tidak untuk seluruh kota Batam. "Deperindag usulkan dilakukan zona atau satu bagian saja dari kota Batam sebagai kawasan bebas," tegasnya. Saat ini, lanjut Rini, berdasarkan survei Deperindag setidaknya ada tujuh zona yang paling tepat sebagai area bebas. Di daerah tersebut baru 40 persen yang dimanfaatkan untuk industri sehingga potensi pengembangannya bisa mencapai 60 persen lagi.Sementara itu Menteri Keuangan Boediono mengungkapkan hal senada mengingat tujuan utama pemerintah adalah menyusun daerah pertumbuhan kawasan bebas yang bisa dijadikan contoh untuk daerah lain. "Jadi perlu dilakukan pelurusan dari sisi historis kota Batam. Oleh sebab itu yang sangat krusial dari pemerintah adalah menyusun model kawasan bebas yang sustainable dan memperkecil resiko bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," katanya.Menurut Boediono saat ini perlu dilakukan aturan yang jelas, daerah mana yang akan dijadikan FTZ dan zona lain yang tepat diterapkan aturan normal. Pasalnya jika pemerintah tergelincir maka daerah lain akan meminta fasilitas yang sama dan berpotensi menggangu ekonomi nasional. (nit/)