"Itu mestinya dialokasikan 5 persen-7 persen, tapi kita kan kurang," ujarnya di Jakarta, Minggu (15/4/2012) malam.
Menurut Didik, jumlah tersebut perlu ditambah mengingat dengan perkembangan infrastruktur maka dapat meningkatkan perekonomian bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Caranya, lanjut Didik, dengan efisiensi anggaran untuk belanja yang bukan prioritas. Bahkan perlunya pengurangan anggaran untuk gedung-gedung pemerintahan.
"Jadi, gedung-gedung departemen tidak boleh gede-gede. Gedung-gedung Gubernur kayak di Gorontalo itu seperti Istana Hassanal Bolkiah (Sultan Brunei Darussalam), gedung-gedung terlalu besar, harusnya jadi jalan, jembatan, itu lebih bagus. kan gedung-gedung kementerian juga terlalu mewah. Saya datang ke gedung kementerian di luar negeri, biasa saja," jelasnya.
Didik menyebutkan dengan pengetatan anggaran tersebut maka sekitar Rp 80 triliun dapat dihemat yang kemudian dapat dialokasikan untuk belanja infrastruktur.
"Kalau belanja barang untuk kantor-kantor dipotong separuh, kita dapat 80 triliun," tandasnya.
(nia/ang)











































