Laks: Widya Dipilih Karena Belum Terlibat Mafia Minyak
Kamis, 12 Agu 2004 13:45 WIB
Jakarta - Meski mendadak, pemerintah mengaku punya alasan menunjuk Widya Purnama sebagai direktur utama PT Pertamina (Persero). Menurut Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, Widya dipilih karena belum pernah terlibat mafia perminyakan. Diharapkan, dengan masuknya orang baru, maka praktek mafia perminyakan bisa diberantas."Pertamina terlalu lama sudah terkontaminasi oleh mafia-mafia perminyakan. Kalau ada orang baru, mereka tidak kenal. Justru itu yang lebih baik untuk situasi dan kondisi sekarang ini. Jadi dia tidak termasuk bagian orang-orang yang terkontaminasi," tandas Laks usai membuka acara Federasi Serikat Pekerja BUMN di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/8/2004).Ia juga membantah, kalau Widya yang kini masih menjabat dirut PT Indosat Tbk sebagai sosok yang kompeten memimpin Pertamina, karena tidak memiliki pengalaman di bidang perminyakan. Menurut Laks, yang terpenting dalam memimpin sebuah perusahaan adalah pengalaman mengendalikan perusahaan, mengerti keuangan dan manajemen."Kalau masalah teknis khusus itu dimana-mana bukan suatu keharusan. Dulu Dirut Pertamina Pak Martyono kan orang Depkeu. Kalau soal minyaknya sendiri, kan ada direksi. Tapi yang paling penting kita ingin melakukan konversi untuk Pertamina dari satu badan birokrasi menjadi perusahaan komersial yang harus bergerak cepat, mampu bersaing, efisien dan profit oriented," papar Laks.Selain itu, alasan penunjukan Widya Purnama sebagai dirut karena Pertamina saat ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas agar terjadi disiplin dan kekompakan manajemen. "Apalagi kita lihat belakangan ini ada masalah suplai dan distribusi BBM. Makanya kita perlu kekompakan manajemen," tukasnya.Secara khusus, Laks memuji Widya Purnama yang dinilai memiliki pengalaman cukup dalam memimpin sebuah perusahaan terbuka. Ke depan, ia berharap alumnus Teknik Elektro ITS itu akan mendapat banyak masukan dari karyawan Pertamina.Menanggapi soal Widya yang tidak pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Laks juga punya argumen. Menurutnya, sebagian besar dirut BUMN saat ini sudah menjalani fit and proper test oleh masyarakat dan pasar.
(ani/)











































